"Pada Juni 2020, 5.518 SPBU ini sudah diterapkan IT di nozzle-nya," kata Kepala BPH Migas Fashrullah Asa dalam konferensi pers Kick-Off Posko Nasional Sektor ESDM untuk Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, sebenarnya target awal dari 5.518 SPBU yang memakai digitalisasi nozzle adalah pada akhir tahun 2018, tetapi karena belum selesai kemudian diperpanjang.
Baca juga: Cegah kecurangan, selang SPBU direkam data digital
Untuk itu, ia mengemukakan bahwa pihaknya telah meminta agar Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan nomor polisi ditulis sebelum kendaraan tersebut diisi BBM.
Dengan cara tersebut, lanjutnya, sehingga ke depannya bila dilakukan pembatasan BBM bersubsidi maka juga akan otomatis tercatat di seluruh SPBU sehingga bila terjadi pembelian di atas rata-rata, maka otomatis nozzle terkunci.
Kepala BPH Migas juga meminta agar data digitalisasi SPBU tersebut dapat diakses oleh pihaknya melalui integrasi antarsistem dengan basis data yang terdapat di BPH Migas.
Baca juga: Pertamina layani pembayaran digital di 1.502 SPBU
Sebelumnya, pada 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerjasama Program Digitalisasi Nozzle antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Program Digitalisasi Nozzle yang merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi (Minyak solar) dan BBM penugasan (premium) akan memasang digitalisasi pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas sebagai lembaga yang memberikan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) dari target digitalisasi nozzle pada 5.518 SPBU di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2019, sampai dengan bulan 12 Desember 2019 terealisasi sebesar 2.539 SPBU.
Dari jumlah tersebut dapat menampilkan kondisi stok SPBU dan profil penyaluran SPBU per transaksi namun belum dapat mencatat nomor polisi kendaraan, oleh karena itu keluaran yg dihasilkan belum dapat dijadikan perangkat untuk pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi per pengguna kendaraan.
Dari 2.539 SPBU yang telah terdigitalisasi, terdapat sejumlah 1.910 SPBU yg sudah dapat melakukan pembayaran menggunakan perangkat EDC dari program Link Aja.
"BPH Migas memberikan apresiasi kepada PT. Pertamina atas terealisasinya digitalisasi nozzle pada 2.539 SPBU dari target 5.518 SPBU. Kami harapkan sisa target tersebut dapat segera terealisasi," katanya.
Kepala BPH Migas juga mengutarakan harapannya agar dapat melakukan pengawasan secara efektif konsumen BBM solar dan premium melalui digitalisasi nozzle SPBU yaitu dengan perlu dilengkapi dengan indentifikasi konsumen seperti nomor kendaraan dan jumlah pembelian.
Digitalisasi nozzle SPBU yang dilakukan sampai dengan saat ini, lanjutnya, baru bisa mencatat nomor polisi dan volume penjualan melalui mesin EDC. "Kami meminta pencatatan nomor polisi dan volume pembelian solar terkoneksi realtime ke BPH Migas sebagai alat kendali pengawasan BBM subsidi," tegasnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
