Dalam menghadapi era Industri 4.0, seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdapat di berbagai daerah juga selayaknya harus memiliki beragam peralatan teknologi yang termutakhir untuk bisa menyesuaikan diri dengan teknologi kekinian di dunia kerja.Banyak BLK yang sudah kita kunjungi memiliki peralatan yang usang dan ketinggalan jaman
"Banyak BLK yang sudah kita kunjungi memiliki peralatan yang usang dan ketinggalan jaman. Jangan sampai alat yang digunakan praktek selama di BLK jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan pada dunia kerja umumnya saat ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Komisi XI DPR juga tidak ragu dalam mendukung anggaran yang diperlukan guna memperkuat infrastruktur gedung dan peralatan yang ada agar fungsi yang dijalankan oleh BLK dapat sesuai dengan harapan.
Apalagi, Rahmad mengingatkan bahwa BLK memiliki fungsi luar biasa untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja terlatih dan menciptakan kewirausahaan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyatakan, melalui pendidikan informal seperti BLK ini diharapkan lulusannya bisa mandiri karena memiliki keahlian khusus.
Alumni BLK saat ini, lanjutnya, juga sudah banyak yang mandiri, seperti setelah melalui pelatihan ada yang telah bisa membuka bengkel motor sendiri.
Kemudian, ujar dia, ada juga setelah mengikuti pelatihan bahasa asing, mereka menjadi TKI yang bekerja dengan kemampuan bahasa lebih baik.
"Menjadi pekerjaan rumah bersama karena ada banyak instruktur BLK yang purnabakti atau pensiun, maka pemerintah harus mengkaji kembali untuk membuka rekruitmen instruktur agar terjadi regenerasi," paparnya.
Senada, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk memberikan perhatian terhadap nasib BLK agar bisa menjalankan fungsinya mencetak SDM terlatih dan siap terserap dunia kerja.
Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR terus menerus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan upah yang layak bagi pekerja, juga menciptakan lapangan kerja dengan melakukan revitalisasi pusat-pusat pembekalan kerja termasuk BLK dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.
“Komisi IX DPR RI juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program pengiriman TKI terlatih menggantikan TKI yang bekerja di sektor informal. Pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan juga patut kita dukung bersama supaya manfaatnya dapat di rasakan seluruh lapisan masyarakat," kata politisi Nasdem itu.
Baca juga: Delegasi Kirgizstan kunjungi empat Balai Latihan Kerja Indonesia
Baca juga: Kemenaker sebut BLK Sidoarjo siap beri pelatihan industri manufaktur
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
