"Agar beras tidak menumpuk, pemerintah perlu membuat kebijakan agar beras bisa terdistribusi melalui program bantuan pangan non tunai," kata Andi Akmal Pasluddin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa Bulog terus berperan penting dalam menyangga kebutuhan pangan pokok dari rakyat Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, maka manajemen stok pada Bulog juga perlu diperbaiki, agar tidak ada beras menumpuk hingga menjadi busuk dan merugikan Bulog.
"Saya berharap manajemen stok diperbaiki agar tidak terjadi penumpukan yang tidak dapat terdistribusi dengan baik," katanya.
Ia menyarankan Bulog dapat menggelar rapat gabungan dengan Komisi IV DPR RI dan menghadirkan Kementerian Sosial membahas persoalan yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program kerja.
Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog menyatakan akan segera melakukan lelang terbuka untuk beras turun mutu kepada lima perusahaan yang dinyatakan lolos verifikasi dokumen dari 12 peserta lelang yang mengajukan penawaran.
Kelima perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di industri non pangan yaitu perusahaan lem furniture, ethanol, sabun dan pupuk.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan upaya yg dilakukan perusahaan untuk melelang beras turun mutu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP dan Hasil Rakortas tanggal 24 Juni 2019 yang membahas tentang Pangan (HPP Beras Tahun 2019, KPSH, Pelepasan Stok, dan Neraca Gula).
"Ini merupakan upaya untuk meminimalisir kerugian perusahaan, kita sudah mengumumkan proses lelang ini di media cetak dan website resmi Perum BULOG mulai tanggal 13 Desember 2019," kata Tri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/12).
Tri menjelaskan proses lelang terbuka ini sudah memasuki tahapan evaluasi penawaran dari 5 perusahaan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi.
Tahapan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat (20/12) bertempat di Kantor Pusat Perum Bulog yang disaksikan oleh tim dari Kemenko Perekonomian, Satgas Pangan Mabes Polri, Intelkam Mabes Polri dan Komite Audit Bulog.
Berdasarkan hasil verifikasi dan hasil uji laboratorium, sebanyak 29.367 ton beras Bulog dinyatakan telah mengalami turun mutu dan tidak layak konsumsi baik untuk pangan maupun pakan.
Untuk menekan kerugian perusahaan, Bulog melaksanakan penjualan beras turun mutu secara penawaran umum dengan dikhususkan untuk industri yang menggunakan bahan baku beras yang menghasilkan produk non pangan atau non pakan.
Baca juga: Turun mutu, beras Bulog akan dilelang untuk ethanol hingga pupuk
Baca juga: Menkeu belum tentukan mekanisme selisih harga lelang beras Bulog
Baca juga: Legislator sebut pengelolaan BPNT lebih pas oleh Bulog
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
