"Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangannya baik. Jadi kami, direksi maupun komisaris akan upayakan agar keuangan PLN sehat neracanya, sehat cash flow-nya," ujar Zulkifli Zaini di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.
Selain menjaga neraca keuangan, ia menambahkan, PLN juga dituntut untuk mengatasi pemadaman listrik dan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: KKI-YLKI usul adanya panitia pembayaran ganti rugi pemadaman listrik
"Kami menyadari harapan masyarakat, kita harus mampu atasi pemadaman listrik, sudah tentu tarif harus terjangkau," katanya.
Dengan demikian, ia mengatakan pihaknya akan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Zulkifli juga mengatakan, PLN diminta pemerintah untuk turut serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan listrik hingga pelosok tanah air.
"Arahan berikutnya, Menteri BUMN meminta kepada kami, pastikan PLN jadi perushaan yang mampu topang pertumbuhan ekonomi sediakan listrik ke seluruh pelosok pedesaan," katanya.
Baca juga: Selain dirut, Erick ganti Komisaris Utama dan Direktur Keuangan PLN
Agar dapat melaksanakan mandat pemerintah, Zulkifli menambahkan, PLN juga dituntut untuk menjalankan operasional secara efisien.
"Artinya, didukung oleh organisasi yang solid, sumber daya manusia juga diharapkan kompeten dan saling kerja sama atau bersinergi dan memiliki orientasi untuk melayani," katanya.
Kemudian, lanjut dia, PLN dituntut menjalin kemitraan yang sehat, adil, dan ekosistem yang kondusif.
"Sudah tentu kita akan memberikan pelayanan dan berkomunikasi dengan stakeholder dengan baik. Kita harap reputasi PLN ke depan lebih baik. Kita harus adopsi teknologi inovasi dan pelayanan dengan baik," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
