• Beranda
  • Berita
  • Bawaslu Sultra minta panwascam tidak curhat di media sosial

Bawaslu Sultra minta panwascam tidak curhat di media sosial

23 Desember 2019 23:08 WIB
Bawaslu Sultra minta panwascam tidak curhat di media sosial
Ketua Bawaslu Provinsi Sultra Hamiruddin Udu ketika memberikan sambutan di hadapan ratusan anggota panwascam di Kendari, Senin (23/12/2019). ANTARA/Harianto/pri.
Ketua Bawaslu Provinsi Sultra Hamiruddin Udu meminta 279 anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk tidak curhat di media sosial terkait dengan pekerjaannya.

"Jika ada kritikan terhadap bawaslu provinsi ataupun kabupaten/kota agar menyampaikannya secara baik dan bijak," kata Hamiruddin Udu di hadapan ratusan panwascam yang dilantik di Kendari, Senin.

Hamiruddin melanjutkan, "Kalau ada kritikan terhadap bawaslu kabupaten ataupun provinsi, datanglah ke kantor bawaslu itu."

Baca juga: Bawaslu sebut tiga daerah di Sultra rawan ketidaknetralan ASN

Baca juga: Bawaslu Sultra lantik 279 Panwascam Pilkada 2020


Jika panwascam melakukan curhat di media sosial, menurut dia, hal itu belum tentu dapat memberikan solusi yang baik, bahkan bisa memperpanjang masalah.

 
Pelantikan 279 orang menjadi anggota panwascam untuk Pilkada Serentak 2020 dari tujuh kabupaten se-Sultra, di antaranya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Muna, Wakatobi, dan Kebupaten Buton Utara. ANTARA/Harianto


Ia mempersilakan siapa saja untuk menegur dirinya jika ada kekeliruan maupun kesalahan. Namun, penyampaiannya dengan jalur yang baik.

"Ada jalurnya, tidak enak kalau saya menegur kawan-kawan di ruang terbuka seperti di hadapan orang banyak seperti ini," ucapnya.

Hamiruddin menyarankan kepada mereka kalau mau menegur dirinya, sebaiknya memanggil dirinya, kemudian mengajak ke ruangan, lalu mengkritiknya.

"Begitu pula, pimpinan di bawaslu kabupaten/kota, kalian menghadap atau minta waktu untuk menyampaikan kritik," ujarnya.

Jika kritik disampaikan di publik, khususnya media sosial, berpotensi menambah masalah. Apalagi, jika ada politikus yang berkepentingan, bisa mengadu domba.

Oleh karena itu, dia memandang penting soliditas panwas, kerja profesional, dan integritas.

Baca juga: Buku "Melawan Money Politics" untuk memperbaiki sistem demokrasi

Menurut dia, kalau persoalan profesionalitas, masih bisa melalui pelatihan. Akan tetapi, kalau persoalan integritas, berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang.

"Nilai-nilai dasar yang ada dalam diri kita itu susah untuk kemudian diubah. Jadi, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa masa depan bangsa kita dan daerah kita ini sangat ditentukan oleh kerja kita semua yang ada di dalam ruangan ini," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019