• Beranda
  • Berita
  • DKI blokir ratusan mobil mewah langgar administrasi identitas

DKI blokir ratusan mobil mewah langgar administrasi identitas

26 Desember 2019 22:26 WIB
DKI blokir ratusan mobil mewah langgar administrasi identitas
Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin (tengah) dalam razia penunggak pajak kendaraan bermotor di Ring Road Cengkareng, Jakarta, Kamis (26/12/2019). (ANTARA/DEVI NINDY)
Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memblokir ratusan mobil mewah yang terindikasi adanya pelanggaran identitas kendaraan, kurang dari seminggu sebelum target penerimaan pajak berakhir.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin memaparkan ada 342 mobil mewah menggunakan identitas orang lain untuk kepemilikannya, 150 diantaranya diketahui dari penyisiran melalui penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Semua kendaraan itu sudah kami blokir. Bila pemilik tidak ada itikad baik, kendaraan itu akan kami bodong-kan atau STNKnya tak berlaku,” kata Faisal dalam razia penunggak pajak di Ring Road Cengkareng, Jakarta, Kamis.

Faisal mengungkapkan merek Mercedes Benz menjadi yang terbanyak berjumlah 107 unit, disusul Porche 46 unit, BMW 34 unit, Lexus 31 unit, Land Rover 26 unit, Toyota 25 unit, Ferrari 15 unit dan merek lainnya dibawah 10 unit.

Karena itu, BPRD DKI memberikan toleransi cukup tinggi yakni potongan biaya balik nama sebesar 50 persen agar penunggak pajak segera membenahi administrasi kepemilikan serta membayar tunggakan pajak.

“Saat itu tunggakan ribuan mobil mewah, baik yang nunggak pajak dan belum balik nama mencapai Rp 32 miliar. Dan kami masih memburu mereka,” kata Faisal.

Baca juga: Penerimaan pajak daerah DKI jakarta tidak akan tercapai target
Baca juga: Kejati DKI Jakarta kembalikan uang ke negara Rp4 triliun


Hasil sementara hingga 26 Desember 2019, tercatat penerimaan pajak sudah mencapai 97 persen dari target Rp8,8 triliun.

BPRD pun bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan memberikan surat kuasa khusus agar kejaksaan tinggi bisa melakukan penagihan pajak kendaraan.

“Nanti kejaksaan yang akan panggil mereka,” katanya.

Selain memberikan kuasa dalam penagihan, Faisal mengungkapkan, kerja sama ini bakal mendorong adanya tindak pidana hukum.
 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019