Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penandatanganan kontrak penugasan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) untuk angkutan laut dan kereta api bisa membuat pelayanan angkutan subsidi terus berjalan.Tanda tangan berkaitan PSO menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terluar, terpinggir dan marjinal jadi perhatian kita
"Dengan adanya tanda tangan ini, maka segala servis subsidi itu bisa dijalankan mulai tanggal 1 besok (Januari 2020)," kata Menhub Budi di Cirebon, Selasa.
Budi mengatakan setelah penandatanganan PSO, semua yang berkaitan pelayanan angkutan subsidi bisa dijalankan dengan semestinya.
Baca juga: Pantau arus balik Natal, Menhub kunjungi Terminal Pekalongan
Karena lanjut Budi, angkutan subsidi sangat berkaitan dengan masyarakat banyak dan dibutuhkan, untuk itu pemerintah hadir dalam rangka memenuhinya.
Ia mengatakan kapal-kapal milik PT Pelni yang melayani penyeberangan ke Manado, Natuna, Maluku, NTT, Papua, dan lainnya sudah bisa berjalan efektif.
"Tanda tangan berkaitan PSO menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat terluar, terpinggir dan marjinal jadi perhatian kita," tuturnya.
Baca juga: Menhub: aplikasi tol laut permudah masyarakat dapatkan barang
Selain itu kata Budi, untuk PT KAI mulai 1 Januari 2020 juga sudah bisa kembali melayani para penumpangnya, karena untuk PSO dan IMO untuk perawatan telah dibayarkan.
Budi berpesan agar operator angkutan massal bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan lebih baik lagi kepada masyarakat, supaya daya saing tetap terjaga.
"Saya berpesan dengan operator untuk memberikan layanan yang lebih baik tahun ini. Karena kita ingin negara kita ini mempunyai daya saing yang baik. Kalau pelayanan itu dilakukan dengan baik insya Allah daya saing, turis yang datang ke sini akan senang," katanya.
Baca juga: Menhub lakukan inspeksi Jalur Puncak Bogor
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
