Menurut dia, keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan sesama warga hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai kegotongroyongannya.
Baca juga: DPR tegaskan pemerintah gelar operasi tanggap darurat menyeluruh
Baca juga: Presiden Jokowi: Persoalan banjir harus diselesaikan bersama
Baca juga: Anies pantau evakuasi warga di Jakarta Barat
"Sikap gotong royong yang ditunjukkan oleh warga sepatutnya juga ditiru oleh para pejabat publik yang diberikan amanah oleh rakyat sebagai penyelenggara negara," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan Indonesia sudah 74 tahun merdeka, namun banjir masih saja menimpa padahal daerah Jabodetabek, tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital Indonesia.
Menurut dia, musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggara negara untuk serius menata pembangunan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan.
"Dari komunikasi yang telah dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah, seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan terhadap para korban banjir," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah memiliki rencana kerja dalam penangangan banjir.
Karena itu menurut dia tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tidak saling berseberangan, apalagi berbenturan sehingga bisa cepat dijalankan dan rakyat tidak menjadi korban.
"Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas, misalnya di BMKG, pasti dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi bahwa hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik maka pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir," katanya.
Menurut dia, jangan karena ego sektoral lalu rakyat yang menjadi korban sehingga dirinya mendorong agar pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama.
Langkah itu menurut dia agar tidak ada lagi perdebatan misalnya apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.
"Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Namun informasinya belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," katanya.
Menurut dia, tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa diminimalisir dan yang menjadi korban adalah rakyat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
