Lembaga swadaya masyarakat Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat membuat peta detail terkait dengan tambak di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja komoditas udang nasional.hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level,
Peneliti DFW-Indonesia Muh Arifuddin di Jakarta, Kamis, mengingatkan bahwa rencana KKP guna meningkatkan produksi budi daya menjadi 18,44 juta ton tahun 2020 merupakan target ambisius dan memerlukan dukungan semua pihak.
"Perlu dimulai dari baseline karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki peta detail tambak di Indonesia untuk keperluan engineering dan manajemen di tingkat farm level, termasuk untuk tujuan proyek rehabilitasi," kata Arif.
Selanjutnya, ujar dia, pemilihan komoditas untuk budidaya juga perlu dilakukan secara tepat.
Ia juga berpendapat bahwa untuk saat ini, udang windu tetap harus jadi prioritas. Untuk daerah yg kurang potensial komoditas bandeng, rumput laut (gracillaria) dan ikan kakap putih bisa juga dikembangkan atau dipolikultur dengan windu. Tapi tentunya setelah syarat teknis lahan tambak eksisting dibenahi," katanya.
DFW-Indonesia juga menyoroti alokasi bantuan kapal yang hanya 30 unit tahun 2020, antara lain bagaimana hasil evaluasi pemanfaatan bantuan kapal ikan dalam lima tahun ini, dan bagaimana strategi KKP untuk meningkatkan produksi tangkap yang sudah dipatok pada angka 8,02 juta ton pada tahun 2020.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus untuk mendukung peningkatan teknologi budi daya dalam pengembangan komoditas udang di tambak milik rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Peningkatan inovasi teknologi pada tambak rakyat sangat mungkin untuk dilakukan, tentunya dengan tetap mengedepankan kaidah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Selain peningkatan kesejahteraan pembudidaya, proses upgrade (pemutakhiran) teknologi tambak tradisional juga dapat turut mendongkrak produksi udang nasional," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.
Seperti diketahui, KKP mencanangkan target peningkatan nilai ekspor udang sebanyak 250 persen hingga tahun 2024. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan peningkatan volume produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 240 ribu ton pada 2018 menjadi sebesar 578 ribu ton pada 2024.
Menyambut tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Udang Nasional untuk memastikan target yang ditetapkan dapat terwujud.
"KKP akan terus membangun kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat," ucap Slamet.
Kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi telah diterapkan di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.
Selanjutnya akan dikembangkan di empat Kabupaten wilayah utara yakni Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Gorontalo), Bone Bolango (Gorontalo), dan Bolang Mogondow (Sulawesi Utara) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman.
Baca juga: KKP fokus tingkatkan teknologi untuk tambak udang rakyat
Baca juga: Tiga investor bangun tambak udang intensif 480 ha di Sulteng
Baca juga: KKP kembangkan pengolahan limbah tambak udang superintensif
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
