Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk mitigasi bencana termasuk banjir yang terjadi di beberapa daerah.
"Pemerintah daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang sudah dianggarkan di pemda masing-masing dan juga bisa mengeluarkan dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Ada beberapa daerah yang SILPA-nya cukup tinggi atau signifikan," kata Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Julari Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Merdeka.
Baca juga: BNPB usulkan inpres rencana kontigensi setiap daerah
"Dari pengalaman untuk BTT Jawa Barat dan Banten relatif kecil. Untuk itu saya minta jajaran pusat untuk membantu. Di DKI Jakarta BTT Rp233 miliar, di Jawa Barat Rp25 miliar, di Banten itu Rp45 miliar ya menurut saya relatif masih kecil tapi bisa menggunakan SILPA," tambah Tito.
Selain BTT, Tito mengatakan daerah-daerah terdampak bencana juga dapat menggunakan SILPA.
"SILPA Jawa Barat dan DKI Jakarta saya kira cukup besar. Rekan-rekan saya kira bisa mengakses datanya melalui online. Nah SILPA ini dapat digunakan dalam keadaam status darurat dan ini bisa digunakan dengan cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak," ungkap Tito.
Namun untuk pencairan SILPA, dibutuhkan persetujuan DPRD.
"Tinggal bantuan dari DPRD karena penggunaan SILPA harus mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing. DPRD tolong dapat juga memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. Jangan sampai berlama-lama. Mungkin satu hari cukup dan setelah itu dapat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan tanggap darurat yang sedang ditunggu masyarakat," tambah Tito.
Baca juga: Lampung kirim personel Tagana ke lokasi terdampak banjir Banten
Khusus untuk DKI Jakarta, Tito menilai bahwa pemprov sebaiknya menggunakan BTT senilai Rp233 miliar lebih dulu.
"Kalau Rp233 miliar itu harus darurat dulu baru bisa dicairkan atau digunakan. Tapi kalau SILPA-nya saya kira bisa tapi harus persetujuan DPRD. Makanya saya minta teman-teman di DPRD prosesnya harus cepat jangan sampai lama administrasi. Masyarakat menunggu kita, menunggu uluran tangan dari pemerintah," ungkap Tito.
Kemendagri, menurut Tito, juga memberikan pelayanan untuk data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).
"Karena ada jaringan Ditjen Dukcapil Kemendagri di provinsi kabupaten dan kota, saya sudah menginstruksikan kepada dirjen untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin agar masyarakat mudah untuk memperoleh kembali kartu atau data kependudukan seperti KTP, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan lain-lain secepatnya. Saya akan cek daerah-daerah yang kesiapan dukcapil ini sehingga masyarakat akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting tersebut," jelas Tito.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban jiwa akibat banjir di Jabodetabek dan Lebak, Banten, mencapai 43 orang.
Sedangkan jumlah warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya mencapai 409 ribu jiwa dengan wilayah Kota Bekasi menjadi yang terbanyak yaitu 366.274 jiwa.
Baca juga: BAZNAS sediakan layanan bengkel gratis untuk korban banjir
Baca juga: Polisi kerahkan tiga anjing pelacak cari korban longsor di Bogor
Baca juga: Warga terendam banjir di Kedoya butuh bantuan sembako dan air bersih
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
