Perubahan lahan dan daya resap DAS Jabodetabek

7 Januari 2020 16:20 WIB
Perubahan lahan dan daya resap DAS Jabodetabek
Peneliti Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Fakhrudin (kanan) dan Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI Galuh Syahbana Indrapahasta (kiri) memberikan pemaparan dalam konferensi pers Banjir Ibu Kota: Potret Aspek Hidrologi dan Ekologi Manusia di LIPI, Jakarta, Selasa (07/01/2020). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/pri.
Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI M Fakhrudin menuturkan perubahan lahan yang berlangsung cepat menyebabkan menurunnya kemampuan daya resap sistem daerah aliran sungai (DAS) di Jabodetabek sehingga tidak mampu menyerap limpahan air hujan yang turun pada saat cuaca ekstrem dan akhirnya berkontribusi pada banyaknya genangan air atau banjir di wilayah itu.

"Hal ini menyebabkan proporsi jumlah air hujan yang dikonversi langsung menjadi aliran permukaan atau direct run-off akan cenderung terus meningkat," kata Fakhrudin dalam konferensi pers Banjir Ibu Kota: Potret Aspek Hidrologi dan Ekologi Manusia di LIPI, Jakarta, Selasa.

Ketika daya resap dan daya dukung lingkungan menurun, dan curah hujan ekstrem terjadi, maka banjir menjadi bencana yang tak terelakkan.

Hujan yang turun di daerah Jakarta dan sekitarnya merupakan hujan yang ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat curah hujan ektrem yakni 377 milimeter (mm) terjadi di Halim Perdanakusuma, 335 mm/hari di Taman Mini, dan 259 mm/hari di Jatiasih. Curah hujan masuk kategori ekstrem jika lebih dari 150 mm/hari.

Fakhrudin mengatakan curah hujan ekstrem yang besar dan merata menjadi penyebab utama banjir di Jakarta dan sekitarnya. Dalam kondisi cuaca ini, bagian hilir seperti Jakarta mengalami banjir, diperburuk lagi dengan beberapa jam kemudian air datang dari hulu sehingga meningkatkan banjir.

Daya lingkungan menurun dan daya resap berkurang disebabkan oleh terganggunya atau menurunnya fungsi-fungsi resapan akibat perubahan lahan yang cepat seperti penggunaan lahan yang beralih fungsi di daerah hulu termasuk Bogor sudah meningkat luar biasa beberapa tahun terakhir, sehingga harus dikendalikan agar tidak memperburuk kerusakan lingkungan ke depan.

Perubahan lahan tersebut diantaranya ditandai dengan perubahan kawasan hutan, kebun dan pertanian menjadi pemukiman atau hutan berubah menjadi lahan pertanian baru.

Misalkan hutan terganggu sedikit aja akan menyebabkan daya dukung lingkungan langsung turun karena berkurangnya daya serap lingkungan, bahkan air dari hujan ekstrem tidak dapat diserap oleh tanah dan lingkungan sehingga berakibat banjir.

Untuk itu perlu perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan baik di hulu maupun hilir. Daerah di hulu harus mampu mengontrol air supaya meresap banyak di tanah.

Oleh karenanya, keberadaan dan kelestarian hutan harus dijaga terus. Demikian pula pertanian harus ramah lingkungan serta warga di daerah pemukiman tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat juga jangan membuang air ke tanah tetapi ke penampungan.

Baca juga: Politisi sarankan tata ruang DKI-Jabar disatukan untuk atasi banjir

Baca juga: Solusi musibah banjir

Baca juga: Banjir Jabodetabek dan Lebak memaksa 35.502 warga mengungsi



Kendalikan hilir

Sementara di daerah bagian hilir, dapat dilakukan berbagai upaya antara lain harus dipastikan bahwa sistem drainase yang mikro sudah terintegrasi dengan baik dengan drainase makronya, kemudian sistem pemompaan air juga berfungsi baik.

Lahan yang bisa untuk sumber resapan juga hendaknya dijaga, begitu juga dengan ekosistem di situ-situ juga harus terjaga dan terpelihara dengan baik.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI Galuh Syahbana Indrapahasta mengatakan bencana banjir di Jabodetabek menunjukkan tidak terkelolanya tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu teknis, ekologi, dan sosial.

Galuh menuturkan penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan hijau menjadi ruang terbangun.

Menurut Galuh, persoalan infrastruktur tentu menjadi salah satu bagian penting dari upaya untuk memitigasi banjir di Jakarta. Namun, dua aspek lainnya juga perlu diintervensi sehingga menghasilkan sistem ruang yang mempunyai resiliensi yang lebih baik terhadap banjir.

Penguatan aspek sosial juga harus dilakukan melalui peningkatan resiliensi masyarakat serta upaya perubahan perilaku masyarakat sehingga menghasilkan perilaku yang lebih ramah lingkungan dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan agar daya dukung lingkungan tidak semakin menurun.

Laporan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Ahad (5/1) menunjukkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.

Selama periode 31 Januari 2019-1 Januari 2020, curah hujan kategori ekstrem telah dominan terjadi di wilayah DKI Jakarta yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1990-an, sedangkan sebaran curah hujan di daerah penyangga seperti wilayah Bogor dan Depok didominasi dengan kategori hujan lebat.

Baca juga: BNPB-BPPT tebarkan 25,6 ton garam untuk modifikasi cuaca

Baca juga: Anies sebut 211 sekolah Jakarta terendam selama banjir Jabodetabek

Baca juga: Anies kembali singgung soal normalisasi sungai



35.502 pengungsi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) serta Kabupaten Lebak di Provinsi Banten telah memaksa 35.502 warga mengungsi.

Mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Muhadjir juga menyebutkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 293 kelurahan di 74 kecamatan di wilayah Jabodetabek dan Provinsi Banten telah mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.

Perinciannya, bencana alam telah menyebabkan 3.685 warga mengungsi dan 16 orang meninggal dunia di DKI Jakarta, sejumlah 15.400 orang mengungsi dan 31 orang meninggal dunia di Jawa Barat, serta menyebabkan 16.821 warga mengungsi, 20 orang meninggal dan satu orang hilang di Banten.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, banjir menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan perumahan penduduk di sebagian wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Kabupaten Lebak merupakan daerah yang kerusakan infrastruktur terbanyak disusul Kabupaten Bogor," kata dia, menambahkan, banjir bandang menyebabkan sekitar 900 rumah warga dan dua sekolah rusak di Lebak.

Menurut dia, sampai sekarang sudah ada 12 daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Jawa Barat dan Banten yang menetapkan status tanggap darurat.

Pada Selasa ini, Muhadjir bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan rapat koordinasi mengenai penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah sejak 1 Januari 2020.*

Baca juga: BNPB: Korban jiwa akibat banjir Jabodetabek bertambah jadi 67 orang

Baca juga: Pemerintah terus maksimalkan pelayanan kebutuhan dasar korban banjir

Baca juga: Luluh lantak menista lingkungan hidup

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020