Fasilitasi anggota KPU dijamin BPJamsostek diupayakan Komisi IV DPR

8 Januari 2020 15:34 WIB

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Kepala BPJamsostek Manado Hendrayanto. (FOTO ANTARA/HO-Humas BPJamsostek Manado))

Komisi IX DPR akan mendorong KPU pusat agar jaminan itu diberlakukan kepada para anggota KPU di seluruh Indonesia untuk menjadi peserta BPJamsostek

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene akan berupaya memfasilitasi agar semua anggota Komisi pemilihan Umum (KPU) sampai ke tingkat desa dan kelurahan agar dijaminkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan (BPJamsostek).

"Hal ini harus dilakukan karena mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya banyak kejadian tenaga KPU yang meninggal dan tidak dilindungi," katanya saat kunjungan kerja di Manado, Sulawesi Utara, Rabu.

Ia mengatakan Komisi IX DPR akan mendorong KPU pusat agar jaminan itu diberlakukan kepada para anggota KPU di seluruh Indonesia untuk menjadi peserta BPJamsostek.

"Iurannya cukup murah, dan saya rasa bisa dari dana KPU di tahun politik ini," kata Felly Estelita Runtuwene.

Kepala BPJamsostek Cabang Manado Hendrayanto mengatakan potensi anggota KPU hingga di tempat pemungutan suara (TPS) sekitar Rp70 ribuan.

"Potensi ini sangat besar, dan rentan sehingga perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) sangat perlu dilakukan," katanya.

Karena, kata dia, BPJamsostek sudah bertemu dengan KPU di Sulut bahwa untuk menjaminkan semua pekerja saat pemilihan umum nanti tidak dalam anggaran.

"Kami berharap dengan kehadiran Komisi IX DPR diharapkan bisa terlindungi para pekerja tersebut," katanya.

Ketentuan kewajiban itu diatur dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, demikian Hendrayanto.

Baca juga: Komisi-IX DPR-RI dorong BPJamsostek gandeng Imigrasi lindungi TKA

Baca juga: BPjamsostek-Bawaslu Sulut Lindungi 11.000 Pengawas Pilkada

Baca juga: ABK dan nelayan jadi peserta BPJAMSOSTEK