Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas lanjutan terkait penanganan radikalisme, dengan memanggil sejumlah menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.
"Ini rapat lanjutan untuk menangani radikalisme, kami (Pemerintah) ingin menanganinya dari hulu ke hilir dan menyangkut semua sektor yang menjadi sumber terjadinya radikalisme," kata Wapres Ma'ruf di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wapres: Umat Islam berperan besar dalam penanggulangan radikalisme
Wapres menambahkan sumber-sumber yang berpotensi terjadi penyebaran paham radikal tersebut antara lain sekolah dan kantor pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rapat tersebut Wapres Ma'ruf mengatakan penanggulangan radikalisme dilakukan lewat pendidikan dan pengaturan aparatur sipil negara (ASN).
"Antara lain soal pendidikan dan ASN yang menjadi pembahasan kami dalam rapat ini," tambahnya.
Rapat dimulai pukul 14.00 WIB di Ruang Auditorium Istana Wapres Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Polri Jenderal Idham Azis.
Baca juga: Wapres: standardisasi da'i dapat kurangi radikalisme
Sebelumnya, dalam rapat pertama soal penanggulangan terorisme pada 15 November 2019 lalu, diputuskan bahwa koordinasi penanganan terorisme berada di bawah Wapres, tidak lagi dipimpin Menko Polhukam.
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat seperti RT dan RW. Menurut Wapres, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.
"RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak," kata Wapres.
Baca juga: BNPT katakan aparat pun rentan terpengaruh paham radikal terorisme
Baca juga: BNPT gunakan riset kampus antisipasi radikalisme pendidikan
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
