Bahlil: Investasi China ke Indonesia masih stabil

9 Januari 2020 19:56 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1/2020). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

investasi dan kedaulatan negara merupakan dua hal yang sangat berbeda sehingga isu Natuna tidak akan membuat China dilarang berinvestasi ke Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi China ke Indonesia masih stabil setelah ada pelanggaran oleh kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau..

“Sampai dengan saat ini belum ada gejolak menyatakan akibat intervensi Natuna kemudian investor China akan mengurungkan niatnya berinvestasi, malahan stabil saja,” katanya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

Bahlil menuturkan investasi dan kedaulatan negara merupakan dua hal yang sangat berbeda sehingga isu Natuna tidak akan membuat China dilarang berinvestasi ke Indonesia.

“Investasi is all investasi. Tidak ada suatu close negosiasi investasi itu menyatakan bahwa kalau kamu melakukan investasi kamu boleh mengganggu negara saya, saya boleh ganggu negara kamu. Itu suatu hal yang berbeda,” katanya.

Baca juga: Bahlil: Perekonomian global semakin tertekan imbas konflik AS-Iran

Ia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus terkait Natuna tersebut sepenuhnya merupakan ranah aparat penegak hukum dan pihak terkait sebab tentang kedaulatan telah ada aturan yang mengikat.

“Jika ada pelanggaran kedaulatan silakan ditindak. Aturan mainnya kan ada di negara kita dan kementerian seperti Kemenhan, aparat keamanan, dan diplomasi dari Menlu. Kalau kami bicara investasi saja,” ujarnya.

Bahlil meminta masyarakat untuk tenang sebab ia memastikan belum ada bentuk ancaman apapun dari China.

“Belum ada ancaman, biasa saja. Jangan terlalu berfikir kita paranaoid, santai saja,” ujarnya.

Baca juga: Menhan: Kedaulatan Indonesia di Natuna harga mati

Sebelumnya pada Rabu (8/1), Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka kunjungan kerja.

Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.

"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," katanya.
Baca juga: Soal Natuna, Menperin: investasi China di Indonesia tak terpengaruh