"OTT ini menjadi guncangan berat bagi KPU. Jika KPU RI (komisionernya) bisa melakukan (terlibat dugaan suap), bagaimana KPU daerah? Pemikiran publik pasti ke arah itu," kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Jumat.
Fadli memandang perlu jajaran KPU segera mengembalikan kepercayaan publik dengan berbagai upaya.
Baca juga: Busyro sebut OTT anggota KPU bentuk lemahnya pengawasan lembaga
Baca juga: Bawaslu tak mau dikaitkan dengan tersangka suap Agustiani
Di sisi lain, menurut dia, pengawasan koalisi masyarakat sipil bersama media massa penting untuk terus ditingkatkan.
Secara terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan akan mengadukan anggota KPU RI Wahyu Setiawan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Dalam konteks kode etik penyelenggara, Bawaslu akan mengadukan yang bersangkutan WS ini ke DKPP dengan gugatan pelanggaran kode etik, yaitu melanggar sumpah janji," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.
Abhan berharap status keanggotaan Wahyu Setiawan segera jelas dan berkepastian hukum dengan putusan DKPP nantinya.
Baca juga: Bawaslu RI adukan Wahyu Setiawan ke DKPP
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
