Keputusan jalan berbayar Jakarta ada di "tangan" Pemprov DKI

10 Januari 2020 19:40 WIB

Kendaraan melintas di bawah papan informasi electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) karena harus melakukan kajian ulang terhadap seluruh dokumen yang ada usai mendapatkan opini hukum dari Kejaksaan Agung. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj).

Kita menunggu kebijakan Pemprov, baru kita laksanakan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut keputusan penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di ruas jalan Ibu Kota ada di "tangan" Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Itu programnya Pemprov, Pemprov itu yang jawab," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf di Hutan Kota, Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat.

Yusuf mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan itu jika sudah secara diputuskan oleh Pemprov DKI

"Kita menunggu kebijakan Pemprov, baru kita laksanakan," jelas Yusuf.

Baca juga: BPTJ siap terapkan jalan berbayar di Margonda, Kalimalang, Daan Mogot
Baca juga: Pengamat sebut ERP tepat atasi padatnya lalu lintas di Jakarta

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) pada 2020 di tiga ruas jalan nasional, yakni Jalan Margonda, Kalimalang dan Daan Mogot.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan penerapan ERP ini untuk mengatasi kepadatan kendaraan di tiga jalan nasional tersebut.

Pemerintah menilai perlu kebijakan yang lebih optimal selain ganjil-genap yang sudah diterapkan sejak 2018.

"Ada tiga ruas jalan nasional yang cukup padat, di Margonda Depok, Kalimalang Bekasi dan Daan Mogot. Ketiga itu yang prioritas yang sangat mendesak," kata Bambang Pri pada jumpa pers akhir tahun BPTJ di Jakarta, Senin (2/1).

Baca juga: BPTJ sebut ERP gunakan konsep serupa tilang elektronik