"Saat ini, isu Laut Natuna Utara menjadi pembahasan serius pemerintah Indonesia, DPR RI, parpol, dan masyarakat negeri ini secara luas. Ini problem krusial yang harus dicarikan solusinya," kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Megawati dukung sikap Jokowi soal Natuna
Menurut dia, Indonesia tidak hanya perlu diplomasi khusus dengan China, namun juga dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara.
"Pemerintah harus bertindak tegas, sekaligus bermain strategi diplomatik yang cerdas untuk mencari solusi bersama atas kedaulatan wilayah laut Indonesia," kata anggota Komisi IX DPR ini.
Baca juga: TNI AD siap laksanakan instruksi pemerintah jaga wilayah Natuna
Persoalan Natuna merupakan salah satu catatan penting yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP dan HUT Ke-47 partai yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).
Pada rakernas kali ini, PDI Perjuangan mengangkat tema "Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional', dengan subtema "Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari".
Baca juga: Pemerintah perlu mainkan langkah cantik dan strategis terkait Natuna
Catatan penting lainnya yang perlu menjadi perhatian publik, kata Nabil, pemerintah perlu membangkitkan mental bangsa Indonesia menjadi bangsa besar di segala aspeknya, dari intelektual, sumber daya manusia, sekaligus sumber daya alamnya.
"Kita punya manusia-manusia hebat dengan inovasi keren. Kita punya kekayaan laut, kesuburan darat, dan sumber daya terbarukan (renewable energi) yang bisa dieksplorasi untuk kekuatan bangsa. Saatnya kita bangkitkan mental bangsa, kurangi perdebatan yang tidak perlu, ambil solusi, eksekusi rencana, serta kolaborasi dengan lintas pihak," ujarnya.
Baca juga: Menhan: Kedaulatan Indonesia di Natuna harga mati
Dalam rakernas kali ini, PDIP mengangkat topik Jalur Rempah, yang dinilai sangat tepat untuk menggambarkan niat besar bangsa Indonesia untuk maju, berdikari, dan kompetitif di era global.
"Menghidupkan Jalur Rempah sebagai memori kolektif, berarti menggerakkan inovasi, kebijakan, perangkat birokrasi, kekuatan rakyat kita sebagai bangsa maritim untuk berpikir besar, bertindak global. Jalur Kosmopolitan Nusantara yang ada sejak berabad-abad lalu, yang bersanding dengan Jalur Sutra dan Keramik dari Tiongkok dan kawasan Asia lainnya, membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara kosmopolitan, dengan kekuatan dan peluang besar," tutur Nabil.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung sikap tegas Presiden RI Joko Widodo terkait dengan penanganan persoalan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Prinsip politik luar negeri bebas aktif ini saya yakini sudah dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden Jokowi dalam menangani persoalan di perairan Natuna," kata Megawati dalam pidato politiknya pada Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat (10/1).
Sebelumnya, kapal-kapal ikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dikawal Coast Guard China melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Laut Natuna Utara.
Hal itu membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sejumlah kapal perangnya untuk menjaga keamanan laut.
Menurut Megawati, prinsip bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia.
"Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, dan berpendirian," ucapnya.
Ia pun mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan adalah bukan hal yang dapat dinegosiasikan.
"Prinsip kita, kita tegaskan pada dunia adalah Pancasila. Pendirian kita aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa, aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada negara mana pun. Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, yang lagi-lagi harus dimulai dari riset nasional kita," tutur Megawati.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
