"Sebagai orang Kepri kami meminta Pemerintah Pusat segera mengeluarkan semacam skema pemberdayaan masyarakat nelayan di sana, sehingga Laut Natuna ramai oleh nelayan kita sendiri yang memiliki kapal dan teknologi yang memadai," kata Ria Saptarika di Batam, Sabtu.
Laut Natuna kaya akan berbagai sumber daya bahari, termasuk ikan yang melimpah. Sayangnya, kemampuan nelayan Natuna masih sangat terbatas untuk mengelola seluruh kekayaan lautnya.
Kapal-kapal nelayan Natuna relatif kecil, sehingga tidak bisa melaut jauh untuk mendapatkan ikan lebih banyak.
Selain memberdayakan nelayan Natuna, ia juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memperkuat pemerintah daerah, terutama dari segi anggaran.
"Kemudian secara kebijakan permanen, pemerintah daerah di sana perlu di perkuat dengan menambah anggaran atau membuat provinsi khusus," kata pria yang pernah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan DPD RI di Kepri itu.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pemerintah tegas mengusir kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal.
Dalam kasus terakhir, kapal ikan, coast guard dan pengawas ikan China memang tidak masuk wilayah teritorial Indonesia, melainkan ZEE Indonesia. Namun, ia mengatakan pemerintah tetap harus tegas mengusir.
"Jangan sampai kecolongan sebagaimana Separtly Island, Filipina sehingga kemudian dibangunlah pangkalan militer China di sana, pemerintah kita harus selalu siaga dengan kekuatan," kata dia.
Baca juga: Mahfud ajak masyarakat isi kegiatan perekonomian di Laut Natuna
Baca juga: Langkah Prabowo tepat selesaikan pelanggaran Natuna dengan tenang
Baca juga: Anggota DPR: Indonesia harus pertahankan kedaulatan negara
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
