"Ini (percontohan Bali-red) sedang kami coba bersama Kementerian Pariwisata, sehingga konsep ini menjadi sebuah rujukan. Mudah-mudahan Bali bisa menjadi ujung tombak dan contoh sehingga bisa diikuti oleh daerah lainnya," kata Kepala BNPB Doni Monardo saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Pusdalops BPBD Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut Doni, implementasi dari percontohan tersebut adalah BPBD bersama para pemangku kepentingan terkait, seperti unsur TNI, Polri, BMKG, maupun unsur medis, media dan kalangan pariwisata serta lainnya itu menjadi lebih terintegrasi.
"Tidak bisa BPBD Bali bekerja sendirian, harus ada unsur-unsur lain yang menempel, seperti ada unsur TNI, Polri, BMKG, yang piket 24 jam, termasuk medis," ucapnya.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, lanjut Doni, akan memberikan sebuah tingkat kesiapsiagaan yang baik. "Sehingga ketika terjadi sesuatu (bencana), maka seluruh instansi vertikal di daerah, langsung bisa bergerak dan tidak menunggu komando, tidak perlu menunggu permintaan. Semua bisa bergerak secara mandiri," katanya.
Untuk membangun konsep pariwisata aman bencana, Doni tidak memungkiri konsep tersebut tidak bisa jika dibangun sepenuhnya hanya oleh pemerintah pusat, tetapi yang tidak kalah penting harus ada masukan dari daerah.
"Kedatangan saya ke sini juga untuk mengecek kesiapsiagaan BPBD Bali, yang menurut saya dan tim BNPB, tingkat kualitasnya sudah jauh lebih baik dibandingkan BPBD daerah lainnya," ujarnya
Doni mengemukakan, dari konsep pariwisata aman bencana diharapkan ada peningkatan berbagai hal, seperti kelembagaan BPBD, sumber daya manusianya, manajemennya yang meliputi teknologi informasi dan pusdalopsnya, termasuk jaringan-jaringan yang berhubungan dengan alat-alat yang memiliki respons mitigasi dan sistem peringatan dini.
"Kemudian juga terkait ketersediaan anggaran yang memadai untuk BPBD, serta tingkat kesiapsiagaannya, perlengkapan, peralatan dan juga transportasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Doni juga meminta jajaran TNI dan Polri untuk turut mengawasi sejumlah kawasan hutan agar ekosistemnya benar-benar terjaga karena sejumlah bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, disebabkan karena memang ulah manusia yang telah merusak keseimbangan alam.
Dia menambahkan, untuk kawasan utara Bali menyimpan potensi ancaman bencana gempa bumi bermagnitudo besar, bahkan pada 1857 tercatat pernah terjadi gempa bumi bermagnitudo hingga 7 skalar richter, sedangkan di laut selatan Bali juga memiliki potensi megathrust dengan gempa bermagnitudo besar disertai potensi tsunami.
"Bali sebagai daerah pariwisata internasional dan salah satu lumbung devisa negara, kami akan terus mendorong supaya BPBD Bali bisa mendapatkan yang lebih, baik dari sisi sarana prasarana hingga anggarannya," kata Doni.
Baca juga: Kapolda: Bali masih aman bagi wisatawan
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan terkait percontohan pariwisata aman bencana itu pihaknya telah bergerak melakukan berbagai hal, antara lain BPBD Bali telah melakukan sertifikasi kesiapsiagaan bencana bagi sejumlah hotel di kawasan Badung dan Kota Denpasar.
"Memang belum optimal, kami menargetkan tidak lewat 2022. Sekarang sekitar 87 hotel yang telah mengantongi sertifikat kesiapsiagaan bencana dari sekitar 300 hotel di Provinsi Bali yang posisinya di daerah bencana tsunami. Mayorits di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar," ucapnya.
Baca juga: Sambangi China, Menpar kampanyekan Bali aman dikunjungi
Menurut dia, yang harus dipenuhi hotel untuk mendapatkan sertifikat tersebut, haruslah gedung hotelnya kuat, sudah memiliki rambu-rambu dan titik kumpul daerah yang aman ketika terjadi bencana, hingga rutin melatih diri setiap tanggal 26 untuk melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana.
Baca juga: Menpar tegaskan Bali masih aman untuk dikunjungi
"Harapan kami, setidaknya turis yang datang itu mendapatkan sejumlah hal yakni Bali aman untuk dikunjungi, wisatawan juga nyaman datang ke Bali, dan kita bisa meyakinkan bahwa Bali itu daerah yang damai," kata Rentin pada acara yang juga dihadiri unsur TNI, Polri, BMKG, Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-Bali itu.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
