Raja Thailand minta polisi tidak tutup jalan saat pengawalan

13 Januari 2020 19:37 WIB

Raja Baru Thailand Maha Vajiralongkorn, Ratu Suthida dan Putri Bajrakitiyabha berada di balkon Suddhaisavarya Prasad Hall di Grand Palace saat Raja muncul di hadapan publik untuk menerima ucapan selamat dari warga di Bangkok, Thailand, Senin (6/5/2019). (REUTERS/JORGE SILVA)

Yang Mulia Raja merasa prihatin bahwa perjalanannya atau perjalanan keluarga kerajaan bisa mengganggu perjalanan masyarakat Thailand,

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah memerintahkan kepolisian untuk tidak lagi menutup jalanan di Bangkok bagi iring-iringan kendaraan pengawalan kerajaan, kata juru bicara pemerintah.

Perintah dikeluarkan setelah ada kritik, yang jarang muncul, menyangkut iring-iringan kerajaan serta berbagai ketidaknyamanan lainnya yang disuarakan warga Thailand secara daring dalam beberapa bulan belakangan ini.

Polisi Thailand nantinya hanya akan menutup sebagian jalan untuk dilalui iring-iringan tersebut, kata juru bicara, Narumon Pinyosinwat di halaman Facebook-nya.

Ia juga memasang sebuah video yang menerangkan soal aturan baru itu, yang juga membolehkan warga untuk kembali menggunakan jembatan-jembatan di atas rute iring-iringan.

"Yang Mulia Raja merasa prihatin bahwa perjalanannya atau perjalanan keluarga kerajaan bisa mengganggu perjalanan masyarakat Thailand," demikian bunyi keterangan di video tersebut.

Bangkok adalah salah satu kota dengan lalu-lintas terpadat di dunia. Menurut perusahaan analisis lalu-lintas yang berpusat di Amerika Serikat, INRIX, Bangkok berada di posisi ke 11 dalam daftar Global Traffic Scorecard untuk 2017.

Tahun lalu, tagar #royalmotorcade menjadi salah satu subjek utama di Twitter berbahasa Thailand.

Tanda pagar lain, #islandsclosure, juga naik ke peringat atas pada daftar paling heboh di Twitter pada liburan Tahun baru, yaitu saat pulau-pulau wisata di Thailand ditutup karena putri tertua raja sedang berkunjung ke sana.

Thailand memiliki undang-undang keras menyangkut penghinaan terhadap raja, ratu, pewaris atau pengganti sementara pemimpin kerajaan. Siapa pun yang melanggar undang-undang tersebut menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Sumber: Reuters
Baca juga: Raja Thailand pecat pejabat istana karena perilaku "sangat kejam"
Baca juga: Kepala polisi Thailand: tak ada ruang untuk penghinaan kerajaan
Baca juga: Facebook blokir konten yang hina kerajaan Thailand