"Hari ini ada seminar di DPRD Sumbar. Seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata diundang untuk memberikan masukan agar Perda ini betul-betul bisa diterapkan," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial di Padang, Senin.
Ia menyebut pandangan dan masukan dari semua pihak sangat diperlukan agar Perda yang dihasilkan tidak asal-asalan apalagi "Perda Ompong" yang tidak bertaji.
Keterlibatan semua pihak itu juga diperlukan karena nanti yang akan "diikat" oleh aturan itu adalah pelaku usaha pariwisata.
Baca juga: Wisata halal, masa depan Pariwisata Sumatera Barat
Baca juga: Brunei jadi pasar potensial wisata halal Sumbar
Baca juga: Menyelisik peluang wisata halal di era milenial
Draf Perda tersebut sebenarnya sudah mulai diancang-ancang sejak 2016, namun hingga saat ini masih belum kunjung disetujui menjadi perda.
Ditengarai masih banyak kekurangan dalam draf itu sehingga pembahasannya buntu. Saat ini, Dinas Pariwisata berupaya untuk menyempurnakan draf tersebut, dan telah dibahas di DPRD Sumbar.
Namun karena anggota DPRD saat ini masih baru, masih diperlukan pendalaman agar aturan itu bisa diterapkan nantinya.*
Baca juga: Kemenpar: Wisata halal keunggulan bukan kekurangan Sumbar
Baca juga: Anggota DPR RI Tegaskan Dasar Hukum Wisata Halal Sumbar Harus Jelas
Baca juga: Wagub minta kabupaten/kota serius wujudkan wisata halal
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
