Dia menilai pembentukan Panja lebih memungkinkan daripada Panitia Khusus (Pansus) yang proses pembentukannya kemungkinan lama padahal perlu respons cepat DPR dalam pengawasan penanganan perkara.
"Menurut saya, akan terlalu lama prosesnya kalau bikin Pansus, jadi karena pemerintah itu sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat, ya kita akan segera. Kalau Panja kan cepat, hari ini bisa segera bikin Panja di masing-masing komisi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pengamat nilai pembentukan Pansus Jiwasraya sulitkan restrukturisasi
Dia menilai pemerintah sudah bekerja untuk mengupayakan pengembalian uang masyarakat, meningkatkan atau memperbaiki kinerja Jiwasraya dan ASABRI, serta sudah melakukan penegakan hukum yang nyata dan akan terus berlanjut.
Menurut dia, DPR akan melakukan pengawasan dengan pembentukan Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR.
Baca juga: YLKI nilai Pansus Jiwasraya tidak jamin pengembalian uang nasabah
Dasco mengatakan untuk kinerja Komisi VI melakukan pengawasan BUMN dan supervisi memperbaiki kinerja Jiwasraya dan ASABRI.
"Komisi XI itu akan melakukan pengawasan dan supervisi bagaimana keuangan daripada Asuransi Jiwasraya dan ASABRI bisa dikembalikan ke masyarakat karena itu yang paling penting, uang yang sudah hilang itu bisa kembali," ujarnya.
Baca juga: Terima kunjungan KPK, MPR pesan perhatikan kasus Jiwasraya dan Asabri
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan untuk penegakan hukum, Pimpinan DPR meminta Komisi III membentuk Panja untuk mengawasi langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung, yang sudah baik salah satunya melakukan penahanan terhadap para tersangka.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR akan mengkomunikasikan kepada fraksi-fraksi terkait rekomendasi pembentukan Panja Jiwasraya.
Baca juga: Mahfud sebut ada kesamaan modus operandi Asabri dan Jiwasraya
Dasco meyakini semua fraksi akan sepakat setelah melihat apa yang telah dilakukan dari segi upaya pengembalian uang nasabah, perbaikan kinerja, dan perbaikan hukum.
Selain itu Dasco membantah pembentukan Panja merupakan arahan Presiden Jokowi setelah Pimpinan DPR bertemu Presiden dan jajaran pada Selasa (14/1).
"Pertemuan kemarin itu, kami mendengar paparan dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Jiwasraya dan ASABRI. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi soal apakah kemudian bentuk apa itu, itu respons dari kami," katanya.
Menurut dia, setelah melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, kemudian DPR mengambil langkah yang membutuhkan waktu lama dengan membentuk Pansus, nanti dibilang masyarakat bahwa DPR tidak responsif.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
