Nirwono menyebut pembentukan pansus tersebut diduga sarat muatan politis sehingga sebaiknya DPRD DKI turun langsung mendengarkan aspirasi warga terdampak banjir.
"Dari pada siapkan pansus, anggota DPRD harusnya terjun kepada konstituen terdampak banjir jadi anggota DPRD tahu apa yang diinginkan masyarakat untuk disampaikan kepada Gubernur," kata Nirwono di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Dinas SDA Jakarta sebut antisipasi banjir pada 2020 makin baik
Baca juga: Evaluasi banjir, Pemkot Jakbar usul anggaran perahu karet di kelurahan
Selain meninjau dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, anggota DPRD juga diminta untuk sidak pompa-pompa penyedot air.
Setelah mendengarkan dan melakukan tinjauan, barulah revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dalam menghadapi banjir.
"Revisi APBD 2020, ada penambahan anggaran, anggaran pembebasan bantaran sungai, revitalisasi waduk, embung, sungai, penambahan luas ruang terbuka hijau, rehabilitasi saluran air, dan percepatan penyediaan hunian vertikal rusunawa," kata Yoga.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI mewacanakan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki banjir.
Baca juga: Ketua DPRD DKI persilahkan masyarakat ajukan "class action"
Anggota DPRD DKI, yakni Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan Anggota fraksi PSI Anggara Wicitra, Anthony Winza, Anggota Fraksi PDIP Wa Ode Herlina, dan anggota Fraksi PAN Farazandi mewacanakan pansus saat tinjauan lokasi banjir di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Penyebab banjir dan dampak terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri karena membawa kerugian yang besar untuk warga, kata Ketua Fraksi Golkar Basri Baco.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
