Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan reformasi dan lompatan bidang pendidikan membutuhkan waktu yang lama dan tidak mungkin bisa selesai hanya dalam masa lima tahun jabatannya sebagai menteri.Menurut Nadiem, pendidikan adalah salah satu tugas tersulit dengan hampir tidak ada kasus di mana reformasi pendidikan bisa terjadi dalam waktu singkat. Beberapa reformasi sukses membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun.
"Saya di sini untuk melakukan lompatan. Dengan semua lompatan itu tentu tidak akan tercapai dalam lima tahun. Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," ujar Nadiem ketika berbicara dalam diskusi di Indonesia Millennial Summit di Jakarta Selatan, Jumat.
Menurut Nadiem, pendidikan adalah salah satu tugas tersulit dengan hampir tidak ada kasus di mana reformasi pendidikan bisa terjadi dalam waktu singkat. Beberapa reformasi sukses membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun.
Baca juga: Mendikbud tekankan pentingnya kualitas interaksi guru-murid di PAUD
Selain itu, tantangan yang dia hadapi sebagai kepala dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bahwa sistem pendidikan Indonesia adalah bagaimana pemerintah daerah sebenarnyalah yang memiliki kendali atas sistem tersebut.
Tidak hanya itu, dalam melakukan kebijakan-kebijakan pendidikan perlu koordinasi dengan berbagai kementerian untuk melakukan berbagai macam langkah.
Menurut mantan bos GoJek itu, dia memasuki suatu arena di mana banyak terdapat tantangan dan belum ada bukti bahwa sistem pendidikan tersebut bisa diperbaiki secara keseluruhan.
Baca juga: Mendikbud katakan tidak ada lagi miniatur UN di sekolah
Baca juga: Mendikbud: asesmen kompetensi yang diukur sekolah bukan siswa
"Tapi yang sudah pasti, mungkin 10 atau 20 persen dari pada sistem ini bisa lompat dan dengan itu nanti selama-lamanya yang lain, yang 80 persen, harapannya akan ketarik dari yang 20 persen itu," tegas dia.
Untuk itu, Mendikbud meminta agar gerakan reformasi dan lompatan pendidikan tidak hanya merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah tapi juga harus dilakukan dengan semua golongan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.
"Saya selalu bilang ini tidak bisa merupakan gerakan pemerintah, tidak bakal, gagal 100 persen kalau cuman gerakan pemerintah," ujar Nadiem.
Baca juga: Darurat bencana, Nadiem minta Pemda prioritas peserta didik
Baca juga: Dewan Pendidikan ingin dialog bersama Mendikbud
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020
