"Ini baru awal tahun, bulan kedua, bulan ketiga makin besar, saya yakin itu," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penyaluran KUR yang gesit itu dilakukan oleh salah satu bank terbesar di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi soroti persoalan penyaluran KUR
Kencangnya penyaluran KUR hingga minggu kedua awal tahun ini diperkirakan karena suku bunga yang ditawarkan lebih rendah mencapai enam persen dibandingkan tahun lalu mencapai tujuh persen per tahun.
Target KUR tahun ini mencapai Rp190 triliun atau naik 36 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp140 triliun dan akan terus ditingkatkan hingga tahun 2024 mencapai Rp325 triliun.
Peningkatan target penyaluran KUR itu diikuti dengan relaksasi kebijakan seperti peningkatan maksimum plafon KUR mikro dan peningkatan akumulasi plafon KUR Mikro tahun 2020.
Maksimum plafon KUR mikro semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur dan untuk akumulasi plafon KUR mikro sektor perdagangan juga meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta.
Baca juga: Bunga turun, OJK yakin penyaluran KUR di Papua 2020 lebih optimal
Sejak disalurkan kembali dengan skema subsidi bunga pada Agustus 2015, total akumulasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2019 telah mencapai Rp472,8 triliun disertai kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah sebesar 1,1 persen.
Sementara itu, tahun 2019 target penyaluran KUR sebesar Rp140 triliun, dengan realisasi penyaluran sampai Desember 2019 mencapai sebesar Rp139,5 triliun atau 99,6 persen.
Peningkatan tidak terjadi hanya pada nominal penyaluran KUR namun UMKM penerima KUR juga meningkat pesat dari 2,4 juta debitur pada tahun 2014 menjadi 4,7 juta debitur pada tahun 2019.
Adapun total akumulasi debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai Desember 2019 telah mencapai 18,6 juta akad kredit atau sebesar 12,9 juta berdasarkan nomor induk kependudukan.
Iskandar menjelaskan melalui KUR, pemerintah berpihak kepada UMKM karena pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global tidak terlepas dari kontribusi sektor itu.
Selain itu, kata dia, kebijakan pengembangan UMKM diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis ekonomi pasar yang adil.
"Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, 60 persen PDB kita disumbangkan oleh UMKM. Jadi kalau mau pertumbuhannya tinggi, basisnya harus kita dorong tinggi," katanya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
