• Beranda
  • Berita
  • USAID APK bantu masyarakat Jatim kelola risiko bencana dan iklim

USAID APK bantu masyarakat Jatim kelola risiko bencana dan iklim

21 Januari 2020 20:58 WIB
USAID APK bantu masyarakat Jatim kelola risiko bencana dan iklim
Konsul Jenderal AS di Surabaya, Mark McGovern saat memberikan keterangan pers usai acara penutupan program APIK USAID di Surabaya, Selasa (21/1/2019).  (HO)
United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) memberikan bantuan kepada masyarakat di tujuh kabupaten/kota di Jatim agar bisa mengelola risiko bencana dan iklim.

"Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi tantangan serupa terkait cuaca seperti banjir, kebakaran hutan, dan longsor. Kami mengakui perlunya mengambil langkah proaktif untuk mencegah dan beradaptasi terhadap ancaman-ancaman tersebut dan dampaknya," kata Konsul Jenderal AS di Surabaya, Mark McGovern dalam acara penutupan program USAID APIK di Surabaya, Selasa.

USAID melalui program APIK telah memberikan bantuan teknis untuk menanggapi kebutuhan Jawa Timur, khususnya tujuh kabupaten/kota di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas yakni Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Blitar, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang.

Baca juga: USAID komitmen lanjutkan kerja sama dengan Pemprov Sulsel

"Kami gembira bahwa kerja sama kami dengan Pemprov Jatim, sektor swasta, dan masyarakat sipil melalui program-program USAID telah memberdayakan kemandirian dan ketangguhan ekonomi dari 18.000 anggota masyarakat dan akan memastikan kesejahteraan inklusif di kawasan ini dan Indonesia dalam jangka panjang," katanya.

Menurut dia, Jawa Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan berada di posisi kedua setelah Jakarta dalam hal stabilitas ekonomi makro. Walaupun begitu, kata dia, provinsi ini mengalami berbagai risiko iklim dan cuaca seperti banjir, longsor, dan erosi pantai.

Menanggapi fenomena ini, sejak tahun 2016, lanjut dia, USAID APIK bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, sektor swasta dan anggota masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan terhadap risiko terkait iklim maupun bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi pantai, dan kondisi cuaca ekstrem.

Peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap dampak iklim dan bencana dimulai dengan kajian kerentanan untuk memetakan risiko iklim dan menentukan rencana aksi adaptasi perubahan iklim di 17 desa. USAID APIK juga telah mendukung terbentuknya rencana kontinjensi (renkon) untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi banjir bandang di Mojokerto.

Baca juga: USAID-PMI tinjau program kesiapsiagaan gempa bumi di Sukabumi

Dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi cuaca dan iklim, USAID APIK bekerja sama dengan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), USAID APIK mengadakan Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk petani tebu di Desa Wonokerto, Kabupaten Malang yang mengintegrasikan penggunaan informasi cuaca dan iklim dalam praktik budi daya.

Perangkat peringatan dini banjir berbasis komunitas juga telah dipasang Desa Kalikatir, Begaganlimo, dan Dilem, di tepi Sungai Klorak, Mojokerto. USAID APIK juga secara berkala melakukan pelatihan bagi staf Organisasi Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

Sementara itu, di Desa Ngrejo, Kabupaten Blitar, APIK bermitra dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) dalam mengembangkan kandang percontohan ayam petelur yang memenuhi aspek sirkulasi udara, kebersihan, sanitasi kandang, dan adaptif terhadap perubahan cuaca serta iklim.

APIK juga berkolaborasi dengan Yayasan Sahabat Multi Bintang (YSMB) untuk meningkatkan pariwisata berbasis konservasi dan pengurangan risiko bencana di Desa Claket, Padusan, Kemiri dan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Turut hadir di acara tersebut yakni dari perwakilan berbagai institusi Paul Jeffery sebagai Chief of Party Program USAID APIK, Ruandha Agung Sugadirman sebagai Direktur Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Dyah Susilowati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Sistem komunikasi kebencanaan di Sukabumi dikaji PMI-Amcross-USAID
Baca juga: Pemprov Lampung berkomitmen tangani resistensi antimikroba
Baca juga: USAID tingkatkan anggaran untuk program pembangunan di Indonesia

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020