Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti penaksiran wilayah yang pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk mencegah kebakaran seperti 2019, kata Direktur Kesiapsiagaan BNPB Johny Sumbung.Hal itu perlu dilakukan pembuat kebijakan karena masyarakat sipil adalah mata dan telinga Presiden untuk memastikan komitmen pelestarian lingkungan pemerintah terakomodasi
"Dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ke depan kita tidak akan tunggu lagi sampai terjadi kebakaran dan memang besok akan ada tim yang ke Pulang Pisau untuk melakukan assesment di areal-areal yang berulang kali terjadi kebakaran," kata dia ketika berbicara dalam diskusi publik yang diadakan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta Selatan, Rabu.
Hal tentang penilaian dan survei, kata dia, untuk melakukan pembasahan lahan gambut, sesuai dengan instruksi Kepala BNPB Doni Monardo bahwa gambut harus selalu dalam keadaan basah.
Untuk itu, BNPB ikut melakukan langkah-langkah pencegahan sejak awal meski saat ini Indonesia masih musim hujan. Namun, langkah pencegahan harus tetap dilakukan lebih awal meski Badan Meteorologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan tahun ini kemarau akan dimulai pada April.
Baca juga: BNPB jadikan Kabupaten Ogan Ilir percontohan pencegahan karhutla
Selain itu, BNPB juga melakukan upaya yang melibatkan masyarakat yang tetap membantu ekologi tapi bisa juga menopang ekonomi masyarakat.
Usaha itu bisa dilakukan untuk mengurangi pembakaran yang dilakukan oleh warga jika mereka mendapatkan manfaat ekonomis dari proses mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah.
Pelestarian gambut yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk BNPB dan Badan Restorasi Gambut (BRG), juga didukung Direktur Yayasan Madani Bekerlanjutan Muhammad Teguh Surya yang menyebut gambut sebagai masa depan Indonesia.
"Masa depan Indonesia itu di gambut bukan di investasi. Jadi cara terbaik karena kita tidak punya banyak waktu kemudian situasinya semakin parah karena ada perubahan iklim, saatnya Presiden berserta jajarannya mempererat lagi pertemanannya dengan masyarakat sipil," kata dia.
Hal itu perlu dilakukan pembuat kebijakan karena masyarakat sipil adalah mata dan telinga Presiden untuk memastikan komitmen pelestarian lingkungan pemerintah terakomodasi.
Baca juga: Simpanan ribuan tahun pun melayang bersama asap kebakaran gambut
Baca juga: Menteri LHK: Pemanfaatan gambut untuk hutan sosial harus hati-hati
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
