"Di Sumbar terdapat 26 Lapas dan rumah tahanan yang jumlah penghuninya rata-rata melebihi kapasitas," kata dia pada serah terima jabatan Kepala Lapas Pariaman Klas IIB Pariaman, Kamis.
Ia mengatakan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembangunan Lapas baru di daerah itu yang lahannya diminta kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Permintaan lahan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota setempat melalui Kalapas di daerah, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil.
"Nanti Kakanwil yang akan bertemu dengan wali kota dan bupatinya," katanya.
Ia mengatakan jika kelebihan kapasitas Lapas terus dibiarkan maka timbul sejumlah masalah yaitu penempatan, pelayanan, pendidikan, dan pembinaan.
Kelebihan kapasitas tersebut dialami oleh rata-rata Lapas dan Rutan di Indonesia sehingga perlu disikapi oleh semua pihak.
Selain menambah Lapas dan Rutan, lanjutnya pihaknya memiliki cara lainnya yaitu dengan crash program.
Ia menjelaskan program tersebut yaitu pembinaan dari pemerintah melalui pemasyarakatan terhadap napi sehingga apabila napi dianggap sudah berkelakuan baik dan cukup menjalankan hukumannya dilakukan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kemenkumham serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
"Tiga elemen ini akan membahas cara mengatasi kelebihan kapasitas Lapas Pariaman," ujarnya.
Ia mengatakan Pariaman mengalami keterbatasan lahan oleh karena itu menurutnya lokasi untuk Lapas tersebut harus di Padang Pariaman karena daerah itu memiliki banyak lahan.
Baca juga: Lapas Pariaman butuh sarana teknologi tingkatkan pengawasan
Baca juga: Empat narapidana di Lapas Pariaman dapat remisi bebas
Baca juga: Lapas siap fasilitasi BNN kembangkan penyidikan kasus jaringan narkoba
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
