Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, memaparkan hingga saat ini terdapat 77,3 juta hektar lahan atau 40,3 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih.
Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama.
"Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujarnya.
Baca juga: BKPM bantu selesaikan masalah tumpang tindih lahan proyek Lotte
Kepala negara meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal kebijakan satu peta segera diselesaikan. Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah.
"Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujarnya.
Jokowi juga meminta payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih lahan itu segera diselesaikan.
Baca juga: Kementerian-pemda diminta kerja sama atasi tumpang tindih lahan
Kepala Negara menjelaskan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta telah dilaksanakan sejak 2016, dengan sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.
Saat ini, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta itu telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik di 34 provinsi.
Satu peta tematik yang belum terkompilasi adalah Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan.
"Setelah itu selesai, kita bisa lebih fokus identifikasi dan selesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ujar dia.
Baca juga: Presiden bahas tindak lanjut Kebijakan Satu Peta
Jokowi juga meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dalam kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
"Semuanya satu geoportal. Sehingga masing masing kementerian/lembaga dan pemda bisa memperoleh satu sumber data geospasial. Satu standar, satu referensi satu basis data, dan satu geoportal," ujar dia.
Jokowi juga meminta kementerian/lembaga dan pemda untuk segera memanfaatkan satu data spasial sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.
Baca juga: Luas lahan sengketa di Riau 283.277 hektare
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
