Pengamat: Pemberian maaf Risma kepada penghinanya sudah benar

6 Februari 2020 18:26 WIB

Tersangka ZKR saat dihadirkan di depan pers, di Polrestabes Surabaya, beberapa waktu lalu. ANTARA/Hanif Nashrullah

Pengamat hukum dari Universitas Negeri Airlangga, Emanuel Sudjatmoko, menilai pemberian maaf Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, kepada kepada seorang perempuan berinisial ZKR asal Bogor, Jawa Barat. yang menjadi tersangka karena telah menghina dia di akun media sosial, sudah benar.

"Ibu Risma sudah memaafkan kemarin (6/2), kalau memaafkan itu hubungan manusia dengan manusia, tapi kalau perkaranya tidak tau. Kalau Bu Risma tidak mencabut maka akan terus karena kemarin Ibu Risma yang mengadu itu secara pribadi," kata Sudjatmoko, saat dihubungi wartawan di Surabaya, Kamis.

Baca juga: Kapolrestabes: Kasus penghina Wali Kota Risma jadi pelajaran bersama

Menurut dia, langkah itu sudah benar menurut tatanan hukum karena ini kasus penghinaan kepada seseorang secara pribadi. "Penghinaan kepada seseorang begitulah, apakah kapasitasnya sebagai pribadi atau selaku wali kota, itu kan melekat pada Bu Risma," ujarnya.

Sudjatmoko mengatakan, proses hukum seharusnya tetap berlangsung. Apalagi perihal delik aduan, lanjut dia, maka masih menunggu dari pihak yang melaporkan, meneruskan atau tidak.

Baca juga: Polrestabes kaji penangguhan penahanan penghina Risma

"Kalau saya orang hukum ya kembali ke hukum. Kalau itu delik aduan ya tergantung si pengadu, kalau si pengadu tidak mencabut, maka jalan terus, karena permintaan maaf itu tidak menghapuskan akibat hukum," katanya..

Saat ditanya jika seandainya Risma mencabut laporan? Sudjatmoko mengatakan bahwa yang tercabut hanya delik aduan, sedangkan mengenai kabar yang beredar bahwa kasus yang menimpa ZKR ini cacat hukum, Sudjatmoko menilai itu tidak cacat hukum.

Baca juga: Wali Kota Risma beri maaf penghina dirinya di medsos

"Tidak cacat hukum. Cacatnya di mana? Khan Bu Risma yang melaporkan. Soal Bu Risma memberikan kuasa ke orang lain boleh. Karena memberi kuasa untuk melaporkan itu boleh di UU itu diperbolehkan, secara hukum diperbolehkan gitu. Tidak ada cacat hukum. Kalau ada cacat hukum ya bisa diuji di pengadilan nantinya," katanya.

Untuk diketahui, ZKR dijemput Tim Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya dari rumahnya usai aksinya dilaporkan Pemkot Surabaya pada 21 Januari 2020. Laporan itu dibuat setelah pemerintah Kota Surabaya mendapat desakan dari sejumlah pihak maupun masyarakat.

Baca juga: Polisi selidiki akun Facebook penghina Wali Kota Surabaya

ZKR dilaporkan setelah mengunggah foto Risma di laman akun media sosial miliknya dengan menambahkan keterangan foto, yang berisi penghinaan terhadap wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, yang berisi: Anjirrrrr.... Asli ngakak abis...nemu nih foto sang legendaris kodok betina.