• Beranda
  • Berita
  • Panglima kelompok kemerdekaan Aceh didakwa sebarkan ujaran kebencian

Panglima kelompok kemerdekaan Aceh didakwa sebarkan ujaran kebencian

6 Februari 2020 22:25 WIB
Panglima kelompok kemerdekaan Aceh didakwa sebarkan ujaran kebencian
Terdakwa Yahdi Ilar Rusydi (kiri) yang juga mengaku Panglima Kelompok Pembebasan Kemerdekaan Aceh Darussalam (KPAD) usai mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, Kamis (6/2/2020). (Antara Aceh/M Haris SA)
Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai menyidangkan kasus penyebaran ujaran kebencian video rasial yang sempat viral di Aceh beberapa waktu lalu dengan terdakwa Yahdi Ilar Rusydi yang juga mengaku sebagai panglima kelompok pembebasan kemerdekaan Aceh Darussalam (KPAD).

Persidangan berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Kamis, mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Sidang dengan majelis hakim diketuai Rahmahwati, terdakwa Yahdi hadir ke persidangan didampingi penasihat hukumnya Herni Hidayatin. Sedangkan JPU yakni Ibsaini dan Erlina Rossa.

Selain mendakwa terdakwa Yahdi menyebarkan ujaran kebencian melalui video rasis di media sosial, terdakwa Yahdi juga didakwa kepemilikan senjata api.

Dalam dakwaannya, JPU menyebut terdakwa Yahdi menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebar video di media sosial berisi seruan bagi warga bukan suku Aceh segera keluar dari Aceh pada September 2019.

"Video rasis tersebut direkam terdakwa menggunakan telepon genggam, kemudian disebarkan melalui Facebook. Dalam video tersebut, terdakwa juga memperlihatkan senjata api," kata JPU.

JPU menyebutkan perbuatannya terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Terdakwa mengakui memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Perbuatan terdakwa memiliki senjata api tanpa izin diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1952," kata JPU.

Baca juga: Polisi tangkap penyebar ujaran kebencian terhadap istri Gubernur Aceh

Baca juga: Terdakwa ujaran kebencian terhadap iistri gubernur Aceh dituntut 10 bulan

Baca juga: PNS penyebar ujaran kebencian terancam 10 tahun penjara

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020