Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends meminta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk tidak "menganaktirikan" kawasan timur Indonesia, terutama dalam pembangunan pipa virtual (virtual pipeline)."Ini seharusnya dibalik dari tahap II menjadi tahap prioritas mengingat wilayah Indonesia Timur menjadi pemasok gas terbesar untuk Indonesia
"Saya minta PGN segera menyiapkan peta jalan program pipa virtual sebagai salah satu bentuk percepatan gasifikasi untuk wilayah Indonesia Timur, paling lambat 17 Februari 2020," ujar Mercy dalam siaran pers diterima ANTARA, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Mercy yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, pada Senin (10/2).
Menurutnya, jika wilayah Indonesia bagian barat mendapat perhatian besar dengan adanya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga melalui APBN 2020 sebanyak 52 titik lokasi, maka seharusnya Indonesia bagian timur juga mendapatkan kompensasi dari program tersebut.
Namun kenyataannya, menurut Mercy, rencana kerja pengembangan jargas PGN justru sama sekali tidak menjangkau Indonesia bagian timur.
Program pipa virtual merupakan kebijakan PGN untuk menyalurkan gas di wilayah Indonesia bagian timur.
"Jika pengembangan pipa virtual berjalan baik, kemungkinan besar konversi energi bisa dilakukan, sekaligus membantu seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati energi gas murah tanpa diskriminasi karena wilayah geografis," tegasnya.
Terkait pembangunan infrastruktur gas di wilayah Indonesia bagian timur, Mercy meminta adanya sinergi antara PGN, Pertamina dan PLN dalam pembangunan infrastruktur gas di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur gas alam cair (Liquefied Natural Gas - LNG) di wilayah Maluku terdapat di tujuh titik yaitu di Kota Ambon, Namlea, kabupaten Pulau Buru, Seram, Bula, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Langgur (Maluku Tenggara), dan Dobo, kabupaten Kepulauan Aru.
Namun dalam rencana pelaksanaannya pembangunan infrastruktur LNG ini masuk ke dalam tahap II. "Ini seharusnya dibalik dari tahap II menjadi tahap prioritas mengingat wilayah Indonesia Timur menjadi pemasok gas terbesar untuk Indonesia," kata Mercy.
Dia mencontohkan pada pengembangan ladang gas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang akan berjalan tahun 2025, seharusnya provinsi Maluku mendapat perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur LNG dari PGN dan lembaga terkait lainnya.
Baca juga: Legislator: Penurunan harga gas harus terukur, naiknya industri
Baca juga: Jika impor gas dibuka, Menperin pastikan hanya dipakai oleh industri
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
