• Beranda
  • Berita
  • Menkopolhukam anggap dokumen dari Veronica Koman tidak penting

Menkopolhukam anggap dokumen dari Veronica Koman tidak penting

11 Februari 2020 19:35 WIB
Menkopolhukam anggap dokumen dari Veronica Koman tidak penting
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2). (ANTARA/Indra Arief)

Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo, bukan sesuatu yang penting.

Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.

Baca juga: 3 bandara Papua Barat mulai dikembangkan tahun ini

Baca juga: Progres pembangunan Arena Aquatic Papua capai 79 persen

Baca juga: Rata-rata dana desa di Papua Barat sebesar Rp900 juta


Sebab, Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.

"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.

"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," tambah Mahfud

Dokumen yang diklaim Veronica Koman itu berisi data-data tentang kejadian di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Veronica mengklaim timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Jokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia.

Lewat akun Twitter-nya, Veronica menyebut timnya menyerahkan langsung dokumen tersebut saat Jokowi berada di Canberra, Australia. Veronica menyebut dokumen itu memuat nama dan lokasi beberapa aktivis Papua.

Veronica menjelaskan bukan dirinya yang menyerahkan dokumen itu.

"Di rilis jelas saya tulis bahwa saya terbitkan rilis dari Kota Sydney, sedangkan Presiden Jokowi ada di Canberra. Saya tidak pernah klaim bertemu dengan Presiden Jokowi," ujar Veronica.

Baca juga: TNI-Polri siap amankan PON 2020 di Papua

Baca juga: Kapolda Papua: Warga sipil tak punya kewenangan pegang senpi

Baca juga: DPD PDIP Papua gelar rakor persiapkan Pilkada 2020

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020