Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong industri budi daya lobster dengan merujuk kepada masukan dan keinginan masyarakat pembudi daya benih komoditas tersebut.Tidak ada alasan ke depan untuk tidak mendorong industri budi daya lobster nasional
"Kata kunci pemanfaatan nilai ekonomi dan perlindungan kelestarian sumber daya benih lobster sebenarnya di budi daya. Oleh karena itu, tidak ada alasan ke depan untuk tidak mendorong industri budi daya lobster nasional," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri Edhy tegaskan regulasi perikanan harus didasari kajian ilmiah
Menurut dia, budi daya dianggap strategis dan memberikan peran ganda, untuk kepentingan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya benih menjadi nilai ekonomi dan memperluas lapangan kerja masyarakat pesisir.
Ia juga mengemukakan budi daya juga berdampak positif bagi lingkungan yakni sebagai buffer stock lobster melalui restocking sesuai fase atau siklus hidup lobster yang aman sesuai relung ekologisnya.
Meski demikian, Slamet menjelaskan pengembangan industri budi daya nasional masih membutuhkan waktu dan beberapa pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya.
"Setidaknya ada enam tantangan dalam pengembangan industri budi daya, termasuk lobster, yakni masalah pakan, benih, penyakit, produktivitas, performa produk dan tata niaga pasar," paparnya.
Slamet menargetkan dalam waktu maksimal dua tahun ini, keenam tantangan ini bisa tuntas dibenahi dengan melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan nasional.
Ia mendorong kebijakan industri budi daya lobster ini menjadi agenda prioritas nasional, bukan hanya sektoral dalam hal ini KKP saja.
Slamet membeberkan strategi untuk menyelesaikan tantangan tersebut antara lain terkait permasalahan pakan, maka pihaknya akan mulai memetakan spot-spot ketersediaan sumber pakan segar seperti kerang yang mendekati kawasan budi daya.
Upaya yang akan dilakukan, yaitu dengan membangun sentra budi daya kekerangan di sekitar kawasan budidaya lobster untuk suplai kebutuhan pakan segar, di samping mendorong UPT untuk melakukan perekayasaan formula pakan buatan yang efisien.
Kemudian terkait benih, saat ini KKP tengah menjajaki kerja sama dengan Univetsitas Tasmania dalam hal memperbaiki teknologi perbenihan.
Sedangkan kaitannya dengan produktivitas dan pengendalian penyakit, KKP akan mendorong UPT melakukan riset dan perekayasaan teknologi yang fokus pada peningkatan produktivitas, begitu halnya dengan kualitas atau performa produk hasil panennya.
Sedangkan yang terakhir, mengenai penataan di hilir yakni tata niaga pasar sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi pembudi daya, apalagi produk lobster ukuran konsumsi asal Vietnam memiliki harga jual yang tinggi dan terpaut jauh dengan Indonesia sehingga perlu ada pembenahan guna memperbaiki baik performa produk hasil budi daya maupun untuk mengefisiensikan rantai distribusi pasarnya.
Untuk mempersingkat perputaran ekonomi dan pelibatan lebih banyak lagi tenaga kerja, KKP akan menerapkan manajemen produksi dengan pola segmentasi.
Dia menambahkan, saat ini KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah menyiapkan pedoman teknis sebagai acuan pembudidayaan lobster berkelanjutan.
Di sisi lain, KKP masih menggodok rencana perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, khususnya berkaitan dengan substansi tata kelola benih lobster.
Baca juga: Effendi Gazali undang Susi Pudjiastuti berdiskusi soal lobster
Baca juga: DFW tolak wacana membuka kembali ekspor benih lobster
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
