"Kami Dinas PUPR bersama BPBD Provinsi NTB diperintah Pak Gubernur untuk langsung bergerak ke lokasi 'duiker' yang putus. Dan langkah awal kami begitu kejadian telah mengirimkan tim survey untuk mengecek lapangan," ujar Azhar di Mataram, Minggu.
Baca juga: ACT NTB kirim bantuan untuk korban banjir Sambelia
Ia menjelaskan, setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi pascabanjir pada Jumat (28/2) kemarin, Azhar bersama-sama Kalak BPBD Provinsi NTB, kemudian memerintahkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi NTB, untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda Provinsi NTB.
Baca juga: Akibat banjir, 3.000 jiwa warga Dompu-NTB mengungsi
"Tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus, yakni jangka pendek dengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat, lalu membersihkan batang pohon yang menyumbat jembatan Limpasan Basah, agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD NTB," terang Azhar.
Baca juga: Korban banjir Sumbawa-NTB mendapat hibah tanah dari pemda
Menurut Azhar, guna mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat yang ada di Bima.
Azhar mengingatkan agar untuk mencegah kejadian berulang dalam jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan, sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan.
Sementara itu, terkait adanya informasi masyarakat yang minta dibongkar jembatan Limpasan Basah, karena dianggap sebagai biang banjir, Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut.
"Kami akan segera kirim alat berat ke lokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus dan untuk membersihkan jembatan Limpasan Basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut di jembatan," tegasnya.
Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu perlu dihindari karena bukan merupakan solusi. Justru masyarakatlah yang akan rugi, karena tidak ada yang salah dengan jembatan Limpasan Basah.
Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait.
"Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukkan untuk rakyat, karena pembangunan jembatan itu telah ada kajian teknisnya," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
