Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendorong Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sebagaimana yang sedang dilakukan pemerintah dengan metode Omnibus Law untuk RUU Cipta Kerja dan Perpajakan.ADB dapat memberikan dukungan dalam implementasi Rancangan UU Cipta Kerja dan Perpajakan.
"Di dalam pertemuan, ADB juga mendorong dilakukan transformasi ekonomi sebagaimana yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui rancangan undang-undang cipta kerja serta omnibus mengenai perpajakan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pada Selasa ini, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa yang datang bersama sejumlah delegasi. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: ADB bantu komitmen 2,7 miliar dolar AS untuk penguatan sistem keuangan
Airlangga menyebut ADB dapat memberikan dukungan dalam implementasi Rancangan UU Cipta Kerja dan Perpajakan.
"Itu yang kami dorong agar dalam implementasinya nanti ADB dapat memberikan semacam pelatihan, dukungan pendanaan, dan yang lain," ujarnya.
ADB, kata Airlangga, juga menyampaikan komitmen untuk terus memberikan dukungan dan berkontribusi dalam sejumlah sektor di Indonesia. Sektor yang menjadi fokus dukungan tersebut ialah pendidikan, akselerasi investasi, dan keberlanjutan.
"Sekarang ADB banyak memberikan dukungan kebijakan dan nanti juga menyatakan dapat memberikan dukungan untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
Baca juga: Airlangga tekankan bahasan "Omnibus Law" Cipta Lapangan Kerja di DPR
Dalam hal akselerasi pembangunan infrastruktur, Airlangga menyebutkan ADB memandang Indonesia mampu berperan lebih jauh sebagaimana yang ditunjukkan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang memungkinkan pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang.
"Negara-negara lain (negara penerima manfaat) bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait dengan akselerasi infrastruktur," kata Airlangga.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020
