"Tadi sudah dilaporkan kepada pak Gubernur, soal kesiapan KPU untuk pelaksanaan pilkada di Sulsel," kata Faisal seusai pertemuan di Makassar, Jumat.
Menurutnya, koordinasi antara lembaga pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi sangat dibutuhkan, hal ini demi menciptakan suasana pilkada serentak yang damai dan kondusif.
"Diperlukan koordinasi antarlembaga, serta kabupaten/kota. Dengan ini kami melakukan pertemuan antara pihak pemerintah daerah, Bawaslu beserta Forkompimda dalam hal koordinasi penyelenggaraan pilkada," katanya.
Soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkaitan dengan anggaran pilkada di 12 kabupaten/kota, kata dia, semua sudah diproses pada tingkatan pemerintah daerah setempat.
Baca juga: KPU Sulsel: Hanya dua daerah yang daftar jalur perseorangan
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam pertemuan itu menyambut baik kedatangan Ketua KPU Sulsel berserta rombongan untuk membahas persiapan pilkada serentak pada 23 September 2020.
Ia menilai kunjungan tersebut sebagai langkah yang bagus. Apalagi sebagai gubernur berkewajiban mengetahui perkembangan serta sebagai pembina politik di Sulsel.
"Ini adalah langkah yang bagus pak. Kami sangat apresiasi KPU Sulsel," ujar mantan Bupati Bantaeng dua priode itu.
12 kabupaten kota se-Sulsel yang mengikuti Pilkada serentak 2020 yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Selanjutnya, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar.
Baca juga: Polda Sulsel gelar rapimda membahas Pilkada Serentak 2020
Baca juga: Golkar umumkan usungan Pilkada serentak 7 Maret 2020
Baca juga: Bawaslu sebut Makassar masuk Indeks Kerawanan Politik
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
