"Omnibus Law ini penuh dengan pandangan berbeda dari masyarakat, Partai Golkar juga akan mengkomunikasikan di parlemen poin apa saja yang secara eksplisit dicantumkan dalam Omnibus Law," kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya terkait pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Kamis (5/3) malam.
Dia mengatakan dalam pertemuan Kamis malam itu dijelaskan bahwa terkait RUU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu sama dengan program yang pernah dijalankan SBY ketika menjadi Presiden ke-6 RI.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan strategi pembangunan yang dijalankan SBY ketika itu salah satunya pro kepada bagaimana meningkatkan jumlah tenaga kerja, lapangan pekerjaan.
"Jadi karena Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan penjelasan yang utuh maka tentunya melalui Partai Golkar itu bisa ada satu komunikasi yang bagus. Intinya kami siap berkomunikasi untuk bekerja membangun bangsa ini ke depan," ujarnya.
Dia mengatakan dalam pertemuan itu, SBY menginginkan agar pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat terkait kritik yang disampaikan publik terkait RUU Ciptaker.
Baca juga: Airlangga sebut pendirian PT bisa perorangan lewat Omnibus Law
Syarief meyakini kalau masyarakat mengerti dan sikap pemerintah benar-benar ada keberpihakan kepada rakyat, maka Demokrat akan mendukung RUU Omnibus Law.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan strategi pembangunan yang dijalankan SBY ketika itu salah satunya pro kepada bagaimana meningkatkan jumlah tenaga kerja, lapangan pekerjaan.
"Jadi karena Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan penjelasan yang utuh maka tentunya melalui Partai Golkar itu bisa ada satu komunikasi yang bagus. Intinya kami siap berkomunikasi untuk bekerja membangun bangsa ini ke depan," katanya.
Syarief mengatakan dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan terkait kemungkinan Demokrat bergabung dalam pemerintahan.
Menurut dia, Demokrat saat ini berada di luar pemerintahan dan Golkar berada di dalam pemerintahan, namun bukan berarti kedua partai tersebut tidak bisa berkomunikasi.
"Jadi kita harapkan kerjasama bisa ditingkatkan kedepan untuk kepentingan bangsa. Kerja sama itu bisa dilanjutkan dalam bentuk komunikasi yang terbaik kita lanjutkan semua kebijakan pemerintah itu bisa dikomunikasikan Fraksi Demokrat di parlemen," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPD "jemput bola" aspirasi pekerja Bali soal RUU Cipta Kerja
Baca juga: Pimpinan DPR janji akan libatkan komunitas ojol bahas RUU Omnibus Law
Baca juga: Airlangga tekankan bahasan "Omnibus Law" Cipta Lapangan Kerja di DPR
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
