Menkeu sebut pelebaran defisit 2,5 persen PDB sesuai kondisi terkini

13 Maret 2020 16:18 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media tentang Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Dalam keterangannya untuk penanganan COVID-19, Pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan biaya impor untuk penelitian dan pengembangan pembuatan obat anti virus COVID-19 baik untuk Perguruan Tinggi maupun lembaga pemerintah dan lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Kita meneliti semua kemungkinan, termasuk defisit bisa 2,5 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelebaran defisit anggaran hingga 2,5 persen terhadap PDB sudah sesuai dengan kondisi perkembangan terkini.

"Kita meneliti semua kemungkinan, termasuk defisit bisa 2,5 persen," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Sri Mulyani perkirakan defisit APBN 2020 jadi 2,2-2,5 persen PDB

Sri Mulyani mengatakan peningkatan defisit anggaran hingga 0,8 persen terhadap PDB dari target awal 1,76 persen terhadap PDB ini merupakan mitigasi dari penyebaran COVID-19.

Menurut dia, perkiraan itu telah dikaji dengan mempertimbangkan kondisi penanganan virus corona di China, AS dan Eropa.

Meski demikian, tambah dia, kebijakan untuk mendorong belanja dan menjaga daya beli masyarakat ini berpotensi menambah pembiayaan, karena defisit anggaran akan melebar hingga Rp432 triliun.

"Kita lakukan semua skenario untuk antisipasi dan sisi pembiayaan kalau defisit meningkat. Kita akan amankan pembiayaan secara baik dan reasonable," katanya.

Baca juga: Menkeu: Defisit APBN berpotensi melebar akibat ketidakpastian global

Sri Mulyani memastikan pemerintah bisa saja menerbitkan kebijakan tambahan stimulus lainnya agar ketahanan ekonomi domestik dapat meningkat.

Kemungkinan itu sangat besar mengingat skenario lunak saat ini sudah lewat karena perekonomian China diperkirakan akan mengalami resesi selama dua kuartal.

"Situasi pandemi memberikan risiko besar, kita terus merespon, dan ini bukan pengumuman kebijakan yang terakhir, karena perkembangan dan situasi masih sangat dinamis," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan jilid kedua berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah senilai Rp8,6 triliun bagi industri pengolahan selama enam bulan.

Baca juga: Menkeu katakan realisasi defisit anggaran Januari 2020 Rp36,1 triliun

Pemerintah juga menunda pungutan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 industri pengolahan periode April-September dengan perkiraan penundaan Rp8,15 triliun.

Selain itu, terdapat relaksasi berupa penundaan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen untuk 19 industri pengolahan periode April-September dengan perkiraan pengurangan Rp4,2 triliun.

Pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal berupa relaksasi pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi 19 industri pengolahan dengan besaran Rp1,97 triliun.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga merumuskan stimulus nonfiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan barang larangan terbatas ekspor maupun impor untuk memperlancar arus barang.

Stimulus nonfiskal lainnya adalah percepatan proses ekspor impor untuk reputable trader atau pengusaha bereputasi serta memperbaiki National Logistic Ecosystem.

Baca juga: Wamenkeu: Pemerintah berpotensi lebarkan defisit APBN 2020