Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyarankan agar pendekatan menjaga jarak atau social distance lebih dikedepankan ketimbang upaya penutupan atau lockdown dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah virus corona.Pendekatan social distance atau menjaga jarak lebih dikedepankan, supaya ekonomi masyarakat tetap berjalan
"Pendekatan social distance atau menjaga jarak lebih dikedepankan, supaya ekonomi masyarakat tetap berjalan," ujar Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Pengamat transportasi tersebut menilai upaya lockdown seperti halnya di Wuhan (China) atau beberapa negara lain memang belum dilakukan. Bisa jadi pertimbangan ekonomi menjadi penyebabnya jika suatu kota di Indonesia dilakukan lockdown.
"Dengan kondisi seperti sekarang ini, perekonomian masyarakat mulai menurun. Sektor pariwisata salah satunya mulai menurun yang juga berimbas pada rantai bisnis pendukungnya, seperti persewaan kendaraan, penginapan hotel, kuliner, usaha katering," katanya.
Selain mengedepankan pendekatan social distancing, Djoko juga menyarankan agar pemerintah lebih gencar lagi mensosialisasikan penerapan perilaku hidup sehat kepada masyarakat, seperti mencuci tangan menggunakan air dan sabun, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA (Narkotika,Alkohol,Psikotropika dan Zat Aditif), tidak meludah di sembarang tempat, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu di area transportasi publik.
"Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu," kata pengamat tersebut.
Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, lanjut dia, disarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikanlah masker kepada penumpang.
"Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi. Terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu," ujar Djoko Setijowarno.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan “lockdown” karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam. Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Sementara itu Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa social distancing perlu diefektifkan dan disosialisasikan secara gencar untuk meminimalkan penyebaran virus Corona (COVID-19). Social distancing yang dimaksudkan Mahfud adalah menghindari pertemuan, perkumpulan, dan persentuhan dengan orang lain di dalam kehidupan bersama.
Menurut dia, menghindari kerumunan kalau tidak terlalu penting dan jangan berdekatan dengan orang lain mendorong semua pihak bisa meminimalisir serangan COVID-19.
Baca juga: Kemarin, larangan PHK hingga soal "lockdown"
Baca juga: Soal "lockdown", Luhut: Saya kira tidak perlu berpikir ke situlah
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
