“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam hal ini (lockdown) karena sudah ada gugus tugasnya yang akan menganalisis dari semuanya pasti akan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, Susi mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti pada ekonomi karena kegiatannya masih bergantung antara satu dan daerah lain.
Baca juga: Mendagri: Tujuh hal harus dipertimbangkan untuk "lockdown" wilayah
Ia mencontohkan, DKI Jakarta untuk pasokan bahan pangan dan pokok masih tergantung pada daerah lain sehingga pemerintah dapat benar-benar mempertimbangkan hal itu.
“Rencana apakah ada lockdown atau tidak kalau dari sisi kami melihat dari ekonominya karena dari aspek itu banyak hal yang dipertimbangkan dengan struktur ekonomi kita seperti ini dan ketergantungan kita terhadap dari keluar masuknya barang,” katanya.
Menurutnya, karakteristik masyarakat dan daerah di Indonesia dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan barang pokok masih saling bergantung satu dengan lainnya sehingga perlu banyak pertimbangan dalam menetapkan opsi lockdown.
Baca juga: Mendagri tegaskan keputusan "lockdown" di tangan pemerintah pusat
“Paling penting bagi kami dari sisi ekonomi jadi berharap semuanya dipertimbangkan karena struktur ekonomi dan karakteristik masyarakat kita masih sangat tergantung dengan pasokan bahan pangan pokok,” katanya.
Sementara itu, Susi menuturkan untuk kebijakan pemerintah terkait social distancing pihaknya sangat mendukung karena melalui pengurangan interaksi sosial maka dapat mencegah penularan wabah virus corona atau COVID-19.
“Kalau kaitannya dengan social distancing memang kita harus dukung sepenuhnya. Bagaimana mengurangi interaksi sosial kita untuk mencegah penularan dan penularan COVID-19,” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
