Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan keputusan karantina wilayah atau "lockdown" terkait pencegahan penularan COVID-19 berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerin
Baca juga: Anies: Jakarta perlu tutup kegiatan dari luar
Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menerangkan untuk karantina wilayah seluruhnya secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat yaitu Presiden RI.
"Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerintah pusat," kata Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Baca juga: Warga Jakarta juga diminta tak lakukan perjalanan luar kota
Hal ini disebabkan karena berkaitan langsung dengan urusan moneter dan fiskal negara, sehingga jika akan dilakukan karantina kewilayahan pemimpin daerah harus mengkoordinasikan hal itu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Doni Monardo.
Sebelumnya, pada Minggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat Jakarta sudh seharusnya menutup akses warga untuk keluar dan masuk ibu kota Jakarta.
"Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatam baik di dalam maupun di luar, kedatangan orang dari dalam dan luar Jakarta," ujar Anies.
Baca juga: Penjualan toko retail dibatasi di Jakarta cegah "panic buying"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2020
