Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mencatat penurunan jumlah kunjungan warga ke Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam beberapa hari terakhir yang diduga terkait dengan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.Ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan kesehatan ASN dan pegawai yang bekerja di MPP
"Penurunan ini terjadi mungkin karena imbauan menghindari kerumunan untuk mengurangi kontak dengan orang lain terkait COVID-19," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Harmayunis di Payakumbuh, Rabu.
Data hingga Selasa (17/3), warga yang berurusan ke MPP Payakumbuh mencapai 3.630 orang atau rata-rata 215 orang per hari. Bahkan, jika angka itu bertahan hingga akhir bulan akan bisa melebihi kunjungan pada Februari yang mencapai 5.413 orang.
"Namun sejak kemarin dan hari ini kunjungan berkurang drastis hanya 228 orang atau 114 orang per hari. Itu pun hanya dua konter yang ramai yakni Disdukcapil dengan 92 orang dan Dinsos sebanyak 53 orang," kata dia.
Baca juga: Gugus Tugas desak pemda galakkan pembatasan sosial hindari COVID-19
Penyebab lain berkurangnya jumlah kunjungan ke MPP Payakumbuh karena tiga konter lain tidak lagi memberikan pelayanan karena tutup sampai beberapa waktu yang belum ditentukan, yakni Imigrasi, Pajak Pratama, dan BPOM.
"Imigrasi biasanya terkait dengan kunjungan luar negeri. Namun, karena wabah virus corona mereka tutup sampai waktu yang belum ditentukan," ujarnya.
Terkait dengan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
"Kami sudah melakukan dua kali penyemprotan disinfektan pada Senin (16/3) dan tadi pagi. Kami menargetkan dua kali seminggu, tapi setelah berdiskusi dengan Dinkes, kemungkinan akan dilakukan setiap dua hari," kata dia.
Selain itu, di MPP telah disediakan cairan antiseptik untuk pembersih tangan.
Apabila MPP ramai dan belum ada perkembangan positif dari pandemi COVID-19 pihaknya akan melakukan pengecekan suhu tubuh.
"Ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan kesehatan ASN dan pegawai yang bekerja di MPP," ujarnya.
Baca juga: WHO: Pembatasan sosial saja tidak cukup untuk atasi COVID-19
Baca juga: "Social distancing" lindungi diri dan warga dari COVID-19
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020