Anggota DPR RI, Hasnah Syam mendorong pemerintah mengoptimalkan pelacakan kontak terkait kecepatan penyebaran penyakit Coronavirus Disease (COVID-19) yang sudah mewabah dipemerintah harus memastikan terlaksananya optimalisasi social distancing serta pelacakan kontak
Indonesia.
"Menurut saya, karena pemerintah tidak melakukan lockdown, maka pemerintah harus memastikan terlaksananya optimalisasi social distancing serta pelacakan kontak berkaitan kasus ini," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis.
Anggota Komisi IX DPR ini mengemukakan penyebaran COVID-19 selain meresahkan dunia, juga turut membuat panik masyarakat Indonesia. Sebab, dari penyebaran penyakit ini, angka kematian meningkat.
Salah satu hal yang paling penting, lanjut politisi perempuan Fraksi Nasdem ini, adalah tracing contact atau pelacakan kasus di masyarakat. Karena dengan itu, karantina terhadap pasien dengan kasus positif dapat dilakukan serta mencegah penyebarannya secara lebih luas.
"Tracing contact ini harus dilakukan dan lebih digalakkan, karena ini kunci dalam pencegahan penyebaran penyakit," tutur Politisi perempuan dari Daerah Pemilihan II Sulsel itu.
Baca juga: Anggota DPR: Buat larangan keluar-masuk negara asal COVID-19
Ia juga mempertanyakan bagaimana optimalisasi pelacakan kontak, mengingat pemerintah dinilai belum cukup terbuka soal data kasus ini kepada publik.
"Publik harus tahu, minimal terhadap kasus ini. Seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta, mereka yang merasa bermasalah dapat memeriksakan diri," katanya.
Selain itu, belajar dari kasus kapal Pesiar Diamond Princess, hampir 50 persen kasus ini asimptomatik alias tidak bergejala, namun belakangan ada warga Indonesia terinfeksi..
"Saat ini Indonesia perlu belajar dari China, saat ini sudah tidak lagi menemukan kasus baru, begitupun Korea yang mampu menurunkan angka temuan kasus di negaranya. Kita harus belajar metodenya dalam hal melacak kasus baru," papar dia menyarankan.
Hasnah menuturkan pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, mulai dari kampus, lembaga penelitian, hingga perusahaan-perusahaan penyedia data.
“Saya kira saat ini permasalahan COVID-19 ini sudah bukan milik pemerintah saja, ini milik seluruh warga Indonesia," katanya.
"Oleh karena itu, pemerintah mesti libatkan kampus, lembaga penelitian, atau penyedia big data. Saya kira itu akan sangat membantu dalam analisis, penanganan kasus, kekarantinaan, dan prediksi," lanjut dia.
Selain dari itu, kata dia, diperlukan pengetesan cuma-cuma kepada masyarakat, utamanya yang terkait kontak dengan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),
sekalipun belum menunjukkan gejala.
"Kita butuh tes cuma-cuma kepada masyarakat, bukan hanya kepada orang-orang yang terkait kontak dengan ODP dan PDP, apalagi penyakit ini kan dapat bersifat asimptomatik. Kalau memang tidak sanggup tes menyeluruh, minimal rapid tes," tambahnya.
Baca juga: DPR sorot jas hujan jadi alat pelindung diri dari ancaman corona
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
