Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana memanfaatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau yang sedianya untuk mendanai program fisik di bidang kesehatan dialihkan untuk pencegahan penyakit virus corona (COVID-19) yang nilainya mencapai Rp12 miliar.Jika penyusunan anggaran bisa diselesaikan pekan ini, pekan berikutnya bisa mulai pengadaan karena memang mendesak
"Angka sebesar Rp12 miliar itu, merupakan kalkulasi kami yang memang memungkinkan untuk digeser guna mendukung program penanggulangan wabah corona," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Jumat.
Hasil penyisiran terhadap sejumlah program kegiatan, kata dia, di antaranya pembangunan rumah sakit tipe D yang perkembangannya belum bisa direalisasikan tahun ini dengan nilai mencapai Rp12 miliar.
Pada rapat gugus tugas penanggulangan COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diminta segera menyusun usulan untuk kepentingan penanggulangan corona.
Nantinya, lanjut dia, anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk pengadaan cairan pembersih tangan atau "hand sanitizer", alat pelindung diri, termometer infrared hingga VTM (viral transport media) atau pengangkut sampel spesimen bagi pasien terduga virus corona yang jumlahnya saat ini masih minim.
Baca juga: Menkeu alokasikan Rp6,1 triliun untuk tenaga medis COVID-19
Karena harga sejumlah barang-barang tersebut melonjak dan lebih tinggi dibandingkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah disusun, Pemkab Kudus meminta pendampingan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, untuk penyusunan usulan barang yang hendak dibeli.
"Jika penyusunan anggaran bisa diselesaikan pekan ini, pekan berikutnya bisa mulai pengadaan karena memang mendesak," ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Kudus hingga saat ini belum dilengkapi dengan cairan pembersih tangan.
Pelaksana Tugas Bupati Kudus Hartopo juga sudah melaporkan hal itu kepada Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan penggeseran anggaran dalam APBD untuk penanganan corona.
Selain mengandalkan keuangan daerah, dia juga mengajak partisipasi swasta dalam membantu pencegahan penyebaran virus corona.
Di Kabupaten Kudus sudah ada satu perusahaan yang siap membantu, salah satunya PT Djarum yang menyatakan kesiapan membantu pengadaan VTM yang dibutuhkan.
Perusahaaan lainnya juga akan diajak untuk bergotong-royong melakukan penanganan virus corona karena demi kepentingan masyarakat luas.
Berdasarkan data Dinkes Kudus, jumlah warga Kudus yang masuk kategori orang dalam pemantauan (OPD) 43 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) tiga orang, dua orang di antaranya dirawat di ruang isolasi RSUD Kudus dan satu orang di RS Mardi Rahayu Kudus.
Baca juga: Menteri Keuangan minta jangan ada korupsi anggaran penanganan COVID-19
Baca juga: Menkeu akan konsultasi dengan BPK terkait anggaran penanganan COVID-19
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan realokasi APBN dan APBD atasi COVID-19
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
