"Kebijakan pemerintah ini harus dilegalisasi dari sisi agama. Namun yang terjadi sekarang kebijakan itu belum sepenuhnya diterima tokoh agama," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa
Ia mengatakan kondisi saat ini sebagian tokoh agama mengatakan virus corona merupakan ciptaan Tuhan dan manusia berada di rumah Tuhan.
Baca juga: Sosiolog nilai imbauan tidak mudik sudah tepat cegah COVID-19
"Logika beragama yang tanpa bersandar pada pengetahuan ini tolong mulai sekarang dikondisikan melalui tokoh-tokoh itu," ujar dia.
Selain tokoh agama, Sigit mengatakan pejabat pemerintah yang ada di pusat maupun daerah khususnya di kabupaten dan kota yang memasok para migran misalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur agar menjadi juru bicara pula serta memberikan pengertian pada warganya.
"Pejabat bisa memberikan pengertian silaturahim dari jarak jauh tidak kalah baik dibandingkan silaturahim hadir secara fisik," katanya.
Apabila situasi sudah mulai membaik, maka pemerintah didorong memberikan semacam potongan harga atau tarif tiket pesawat, kereta atau bus kepada orang-orang yang tidak sempat mudik lebaran.
Baca juga: Sosiolog: Bisa ada sanksi jika masyarakat tak sadar pembatasan sosial
Ia meyakini apabila kebijakan semacam pemberian insentif pasca-Lebaran diberlakukan, maka kemungkinan besar masyarakat akan mematuhi imbauan tersebut agar tidak mudik.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengajak masyarakat yang merencanakan mudik Lebaran tahun ini agar menunggu perkembangan kondisi keamanan seiring ancaman penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.
"Sebelum memutuskan untuk mudik, masyarakat hendaknya memantau perkembangan COVID-19 yang disampaikan resmi oleh pemerintah," kata Mu'ti.
Baca juga: Ketua Gugus Tugas ingin PKK hingga karang taruna bantu cegah COVID-19
Baca juga: Kepala BNPB : Penegakkan hukum bisa jadi prioritas tangani COVID-19
Baca juga: Ketua Gugus Tugas imbau publik jaga imunitas hadapi COVID-19
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
