"Fraksi PKS mendukung penuh Presiden untuk mengambil langkah-langkah riil dan konkret dalam mengatasi wabah corona dengan seluruh daya, upaya, biaya, dan berbagai macam skenario kebijakan," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa warga negara sehingga tidak ada prioritas lain.
Baca juga: FPKS: Pemerintah agar lakukan strategi komprehensif atasi COVID-19
Sikap kedua, menurut Jazuli, FPKS mendukung pengalihan anggaran yang tidak atau kurang mendesak di berbagai kementerian dan lembaga seperti anggaran Ujian Nasional (UN) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi wabah COVID-19.
"Ketiga, kami mendesak pemerintah untuk menjamin ketercukupan APD untuk pahlawan medis serta masker dan fasilitas perlindungan lainnya untuk warga. Jangan sampai mereka bekerja melayani rakyat dengan penuh was-was dan ketakutan," ujarnya.
Jazuli mengatakan, keempat, FPKS mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk semakin profesional dalam pelayanan medis dan penanganan pasien COVID-19.
Baca juga: Pemerintah diminta evaluasi langkah penanganan COVID-19
Dia juga meminta Kemenkes menjamin ketercukupan dan kelengkapan fasilitas kesehatan, menyusun SOP dan alur/prosedur teknis yang lebih jelas dalam menangani masyarakat yang terindikasi dan terkena virus, ke mana harus melapor dan/atau pergi berobat, serta di mana akan ditampung.
"Prosedur ini penting untuk memberi rasa tenang dan menunjukkan negara hadir dengan pelayanan penuh," katanya.
Kelima, FPKS mendesak pemerintah menyiapkan dan mendistribusikan dengan tepat Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang bekerja atau berpenghasilan harian (para pekerja informal) dan harus istirahat di rumah.
Baca juga: Fraksi PKS DPR potong gaji anggotanya beli APD bagi tenaga medis
Menurut dia, jangan sampai mereka was-was, karena di satu sisi takut wabah COVID-19 namun sekaligus terkapar karena kelaparan akibat berhenti bekerja dan tidak berpenghasilan.
Jazuli mengemukakan, keenam, FPKS mengajak seluruh pejabat publik seperti anggota legislatif maupun eksekutif serta pejabat lembaga negara lainnya untuk menunjukkan empati kepada rakyat dalam menghadapi COVID-19 dengan gerakan kolektif membantu rakyat.
"Tidak perlu gengsi dari manapun inisiatif dan usulan yang baik berasal. Kita harus terima dan bahu membahu membantu rakyat, PKS telah memotong gaji anggota dewan pusat dan daerah bulan Maret untuk membeli APD dan akan memotong gaji bulan April untuk membantu warga yang bekerja harian yang terdampak kebijakan di rumah saja dan menjaga jarak fisik," katanya.
Baca juga: FPKS: Pernyataan IDI harus ditanggapi serius pemerintah
Dia meyakini dengan kebersamaan dan solidaritas seluruh bangsa, Indonesia bisa menghadapi dan mengatasi COVID-19. "Pemerintah harus memberikan optimisme dengan kebijakan riil dan konkret dalam menanggulangi virus tersebut," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
