Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menilai tambahan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun dapat menjaga daya beli masyarakat.Langkah ini positif mengingat kita dalam kondisi ekonomi berdampak dari pandemi COVID-19
"Kami apresiasi. Langkah ini positif mengingat kita dalam kondisi ekonomi berdampak dari pandemi COVID-19. Ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H Maming dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden Jokowi: Relaksasi defisit APBN dibutuhkan sampai 2022
Belanja itu mencakup penanggulangan COVID-19 dari sisi kesehatan Rp75 triliun, tambahan jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dukungan bagi industri Rp70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi Rp150 triliun.
Maming mengatakan, kebijakan tersebut tepat untuk kondisi saat ini mengingat pasar dalam kondisi kekurangan suplai bahan baku dan bahan pendukung produksi karena disrupsi produksi di China.
"Ke depannya kita juga harus mengantisipasi adanya disrupsi produksi atau suplai dari negara lain saat wabah semakin berkembang. Kalau impor tidak dibuka, kondisi kelangkaan suplai tidak akan terkoreksi karena saat ini mencari suplai alternatif saja sudah sulit," ucapnya.
Tambahan anggaran di antaranya untuk perlindungan sosial yaitu anggaran kartu prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil.
Penerima manfaat program ini akan menerima insentif pascapelatihan Rp600 ribu dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
"Kartu prakerja ini paling tidak bisa meringankan beban pengusaha. Ini menjadi skema pemerintah. Akan diadakan pelatihan nanti didasari dengan kebutuhan industri, yang kami dorong adalah tidak sekadar training tapi juga sertifikasi karena industri sekarang ini tahunya bukan ijazah, tapi punya sertifikasi," ungkapnya.
Menurut Maming, saat ini sertifikasi menjadi acuan pengusaha apakah seseorang bisa diterima kerja atau tidak.
Di sisi lain, mahalnya biaya agar menjadi landasan mengapa kartu prakerja juga perlu mencakup sertifikasi kompetensi pekerja.
Selain sertifikasi, diharapkan, kartu prakerja ini juga dilengkapi dengan peran pemerintah sebagai job services.
"Jadi yang sudah punya sertifikat ini dipertemukan oleh pemerintah dengan perusahaan-perusahaan. Jadi semacam head hunter, sehingga industri tidak lagi mencari-cari," tuturnya
Untuk anggaran insentif para pelaku UMKM dan dunia usaha sebagai stimulus ekonomi berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama enam bulan, Maming menambahkan, kebijakan stimulus perekonomian ini juga perlu diperluas di sektor industri keuangan nonbank, untuk melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.
"Bukan hanya kredit perbankan, tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran COVID ini," imbuhnya.
Baca juga: Teken Perppu, Presiden tambah APBN 2020 Rp405,1 triliun atasi COVID-19
Baca juga: Pengamat: Kebijakan perpajakan Perppu 1/2020 cukup responsif
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
