"Rapat berlangsung lancar, mulai awal sampai akhir," kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono usai rapat.
Baca juga: Surabaya buat bilik sterilisasi COVID-19, satu akan ada di rumah Risma
Baca juga: Postur anggaran APBD Surabaya alami banyak perubahan dampak COVID-19
Baca juga: DPRD Surabaya minta pemerintah siapkan rumah sakit darurat COVID-19
Diketahui rapat teleconference yang digelar di Ruang Rapat Parupurna DPRD Surabaya pada pukul 10.15 WIB itu diikuti Ketua DPRD Adi Sutarwijono dan tiga wakil ketua DPRD yakni Laila Mufidah, A.H.Thony dan Reni Astuti. Sedangkan anggota DPRD lainnya di ruang kerja pribadi di Gedung DPRD yang baru.
Sementara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Sekretaris Daerah Hendro Gunawan serta para asisten dan pimpinan OPD Pemkot Surabaya melakukan rapat teleconference di halaman Balai Kota Surabaya.
Adi mengatakan Wali Kota Tri Rismaharini memaparkan restrukturisasi anggaran dari APBD Surabaya murni tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2020 untuk penanganan COVID-19.
"Besarnya sementara ini Rp196 miliar. Sebesar Rp160 miliar untuk pemberian sembako, kebutuhan makanan, bagi keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) selama 2 bulan. Angka ini bisa bergerak dinamis, karena pemerintah pusat juga memberikan kebijakan jaring pengaman sosial," kata Adi.
Selain soal anggaran, lanjut dia, DPRD juga menyimak paparan Wali Kota Risma tentang kebijakan lain tentang pencegahan COVID-19, antara lain penyemprotan disinfektan ke pemukiman penduduk, pembuatan bilik disinfektan di kantor-kantor publik, wastafel di tempat-tempat umum.
"Juga pemberian APD (alat pelindung diri) ke-14 rumah sakit di Surabaya, yang menjadi rujukan penanganan COVID-19. Tidak hanya RSUD dr. Soewandhi dan RSUD Bakti Dharma Husada yang dikelola Pemkot Surabaya," ujarnya.
Dalam rapat teleconference, DPRD Kota Surabaya memberi masukan dan pandangan kepada Wali Kota Tri Rismaharini dan jajaran Pemkot Surabaya.
"Saya dan beberapa anggota dewan, juga menyampaikan kepada bu wali kota tentang keberatan masyarakat Babat Jerawat, khususnya Pondok Benowo Indah. Yang menolak Rumah Susun yang belum ditempati bakal dijadikan tempat isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP)," kata Adi.
Ia menegaskan suasana rapat tadi menunjukkan kepada publik, bahwa DPRD, Wali Kota Risma dan Pemkot Surabaya, saling bersinergi dan saling mendukung.
"DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dikerjakan dan akan dilakukan Wali Kota Bu Risma dan semua jajaran pemkot akibat wabah COVID-19. Ini membutuhkan penanganan yang kompak, agar situasinya cepat mereda, dan kehidupan kembali normal," kata Adi.
Adi mengatakan, rapat teleconference memperlihatkan DPRD Kota Surabaya tetap bekerja, dalam situasi sulit sekalipun. Setelah ini, Komisi-Komisi di DPRD bisa menggelar rapat dengan dinas-dinas atau badan di Pemkot Surabaya, terkait penanganan dan pencegahan COVID-19.
"Untuk mendalami materi-materi yang tadi dipaparkan Bu Risma, maka setelah ini komisi-komisi bisa menggelar rapat dengan pemkot, sesuai dengan tupoksinya," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
