"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam di tanah Papua, terkait dengan imbauan pemerintah untuk kebijakan mudik atau balik ke kampung yang dimana pemerintah memberikan pilihan agar masyarakat menunda dulu," katanya di Jayapura, Selasa.
Khususnya di tanah Papua, kata dia, PWNU berpijak dengan imbauan pemerintah agar seluruh umat Islam lebih berhati-hati jelang memasuki bulan suci Ramadhan pada 24 April 2020 dan hari raya Idul Fitri, agar lebih mawas diri terkait corona.
Baca juga: Hindari penularan COVID-19, Polda Papua imbau warga tunda mudik
"Kami meminta untuk masyarakat lebih berhati-hati, lebih baik kita mencegah keburukan dari pada kita membahayakan diri kita sendiri. Oleh karena itu kami meminta kepada seluruh umat islam di tanah Papua lebih baik kita tidak melakukan mudik ke kampung halaman," katanya.
"Apabila dalam keadaan mendesak silahkan melakukan mudik tetapi apabila tidak mendesak sebaiknya kita stay at home atau tinggal di rumah, melakukan phsycal distancing agar tidak tertular virus corona karena kita lebih baik mencegah kemudaratan daripada kita malah mendatangkan musibah," sambungnya.
Kemudian, lanjut anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) ini, ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri apabila virus corona masih terus mewabah sebaiknya tidak melakukan silaturahim atau saling kunjung mengunjung tetapi bisa melalui media sosial misalkan dengan mengucapkan selamat hari raya.
Baca juga: Kakorlantas: Orang yang mudik statusnya ODP di kampung halaman
"Dan kami juga meminta kepada seluruh umat Islam dengan bulan suci Rramadhan dengan bulan yang penuh keberkahan ini marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi virus corona ini cepat berakhir, apalagi di dalam bulan suci Ramadhan adalah bulan suci yang dimana doa-doa akan dikabulkan oleh Allah SWT agar negara kita ini Indonesia khususnya tanah Papua agar virus corona ini cepat berakhir," katanya.
Pada momentum ini, Toni juga meminta kepada seluruh umat di tanah Papua khususnya umat Islam untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita hoaks atau berita-berita yang tidak bertanggungjawab terkait dengan karantina wilayah atau lockdown di wilayah masing-masing sehingga masyarakat tidak panik dalam membeli kebutuhan pokok.
"Dengan demikian setiap berita berbau hoaks atau bohong sebaiknya kita konfirmasi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab yaitu pihak kepolisian dan juga gugus tugas COVID-19 ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kerukunan kamtibmas kita di tanah Papua dapat terjaga dengan baik," katanya.
Baca juga: Jokowi minta kementerian perbanyak program padat karya tunai
Baca juga: Gabungan BUMN di Kalbar serahkan bantuan APD penanganan COVID-19
Baca juga: Tanggulangi COVID-19, Pemerintah perlu intervensi harga APD
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
